125 Pengembang Belum Setor Fasum Fasos

0
471

Surabaya,(DOC)Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya mengungkapkan, banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas social (Fasos) ke pemerintah kota. Anggota Komisi C, Camelia Habibah, Kamis (10/9/2015) mengatakan, berdasarkan data pemerintah kota tahun 2011, sebanyak 125  dari 190 pengembang yang belum menyerahkan Fasum dan Fasosnya.

“Sekitar 38 persen yang sudah menyerahkan fasum – fasos ke pemerintah kota,” ungkapnya.

Ia mengaku tidak mengetahui pasti, kondisi tersebut apakah disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kota atau memang ada unsure kesengajaan.

“Kita belum tahu hal itu disengaja, atau kurang sosialisasi,” terangnya.

Politisi PKB ini mencontohkan, kawasan perumahan Pakuwon, Ciputra. Pihak pengembang perumahan tersebut belum menyerahkan fasum dan fasosnya karena terus membeli tanah, sehingga luasan lahan bertambah. Sementara, berdasarkan aturan apabila sekitar 80 persen  lahan sudah terjual, fasum dan fasos harus diserahkan ke pemerintah kota.

“80 persen terbangun, pengembang harus melaporkan sesuai siteplan yang ada,” katanya.

Padahal menurutnya, di fasum dan fasos  perumahan Pakuwon banyak berdiri bangunan reklame. Dan itu menurut Habibah tak tersentuh pemerintah kota, baik pajak maupun IMB reklame. Pasalnya, area tersebut masih dibawah kewenangan Ciputra.

“Mestinya urus IMB dan pajak reklamenya. Dari dua poin ini aja berapa kerugian pemerintah kota,” jelas Anggota komisi C.

Kerugian tersebut terjadi karena seharusnya ada pendapatan dari pajak dan IMB ke APBD. Untuk itu, ia meminta pemerintah kota merevisi Perda No. 7 Tahun 2010 tentang tentang penyerahan sarana dan prasarana,  utilitas dan kawasan industry, perdagangan dan permukiman.

“Kalau misalnya ada pengembangan yang terus berlangsung harusnya seperti apa,” tegas Habibah

Ia menegaskan untuk penyerahan fasum dan fasos harusnya sideplan menjadi acuannya. Jika harus menunggu selesainya perluasan lahan tak akan ada selesainya. Dengan belum diserahkannya fasum dan fasos, pihak yang dirugikan selain pemerintah kota, juga masyarakat. Ia mencontohkan, di daerah Gunung Anyar, MERR warga tak bisa menikmati pembangunan gara-gara kenakalan pengembang yang belum serahkan fasum dan fasosnya.

“Jalan rusak, warga sudah mengajukan pembangunan melalui musrenbang ke kelurahan dan DPRD, tapi pemerintah kota n berani lakukan pavingisasi karena masih milik pengembang,” tuturnya.

Habibah menambahkan, persoalan fasum an fasos bukan saja pada kawasan perumahan, namun juga apartemen dan mal. Hanya saja untuk fasum dan fasos di area apartemen belum tersentuh. Padahal, limbah yang dikeluarkan dari apartemen mengarMantan politisi PPP ini mengungkapkan, bahwa saat ini banyak tumbuh apartemen mengarah ke perkampungan. Sedangkan, di area mal, banyak terjadi penyalahgunaan karena  dikomersilkan.

“Di mal, fasum dikomersilkan dijadikan toilet, seharusnya kan gak boleh,” tandasnya.

Habibah mengatakan, dengan banyaknya persoalan fasum fasos, pihaknya mendesak pemerintah kota merevisi Perda yang berlaku.(k4/r7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here