Berita Utama Hukum Dan Kriminal

Tidak Berkutik, KPK Geledah Penthouse Mardani Maming di Kempinski!

KPK melakukan penggeledahan di penthouse mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Jakarta. Penggeledahan itu dilakukan di Penthouse Kempinski Private Residence, Jakarta Pusat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan itu. Dia belum menjelaskan lebih banyak apa saja yang dicari KPK dalam penggeledahan itu.

“Informasi yang kami peroleh, benar ada (penggeledahan) kegiatan dimaksud,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (28/6/2022).

detikcom telah menghubungi Pengacara Mardani Maming, Ahmad Irawan, terkait penggeledahan tersebut, namun belum ada respons.

“Betul (pencegahan Mardani H Maming) berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dimintai konfirmasi, Senin (20/6).

“(Berstatus) tersangka,” sambungnya.

Mardani H Maming telah mengajukan praperadilan. Mardani H Maming akan menjalani sidang pertama pada 12 Juli mendatang.

“Sidangnya Selasa, 12 Juli 2022, jam 10 pagi ruang sidang 1,” kata pejabat Humas PN Jaksel, Haruno, saat dihubungi detikcom, Senin (27/6).

Adapun pada petitum permohonan praperadilan itu, Mardani Maming meminta hakim mengabulkan gugatan praperadilannya. Mardani meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan, oleh karenanya, penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

Selain itu, Mardani Maming meminta hakim menyatakan penyelidikan-penyidikan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dinyatakan tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” bunyi petitum tersebut.

Mardani Maming sendiri mengaku telah menerima salinan resmi dari KPK terkait status tersangkanya. Surat itu diterima pada Rabu (22/6).

“Sudah (terima lampiran soal tersangka KPK). Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin. Kita pelajari dulu,” ujar pengacara Mardani H Maming, Ahmad Irawan, kepada detikcom, Jumat (24/6).

Pos terkait

Profesor Agus Surono : “Melihat Kasus Pidana Pelimpahan IUP Batu Bara di Tanah Bumbu Kalsel dari Sudut Pandang Hukum Pidana”

admin

MAKI bakal minta KPK supervisi persidangan dugaan suap IUP Tanah Bumbu yang menyeret Mardani H Maming

admin

Korupsi Hukum Haram, Nahdiyin Jakarta Minta PBNU Tegas Terhadap Mardani Maming

admin

Tinggalkan komentar