Kapolda Sumsel Tegaskan Peran Pesantren dalam Ketahanan Pangan dan Pencegahan Radikalisme
Palembang — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung program prioritas nasional melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Kapolda Sumatera Selatan dengan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Sumatera Selatan yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis, (4/6/2026).
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, tersebut membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan bangsa. Dalam diskusi tersebut, JKSN menyampaikan komitmennya untuk turut berkontribusi melalui pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam mendukung program ketahanan pangan yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Kapolda Sumsel menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Selain sebagai pusat pendidikan keagamaan, pesantren juga memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat karakter kebangsaan, serta menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.
Kolaborasi antara Polri dan kalangan pesantren dinilai memiliki nilai strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga terhadap penguatan ketahanan sosial masyarakat. Melalui sinergi yang baik antara ulama dan aparat negara, berbagai program pembangunan dapat dijalankan secara lebih efektif hingga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
Selain membahas ketahanan pangan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Pesantren dipandang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, persatuan, dan cinta tanah air kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, . menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan umara merupakan kekuatan besar dalam menjaga stabilitas bangsa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Program ketahanan pangan yang melibatkan pondok pesantren sangat sejalan dengan program pemerintah. Kami menyambut baik komitmen Jaringan Kiai Santri Nasional untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sinergi antara ulama dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan nasional,” tegas Sandi Nugroho.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan JKSN merupakan bagian dari upaya Polri membangun kemitraan strategis dengan seluruh komponen bangsa.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan para ulama, kiai, dan santri, kami optimistis program ketahanan pangan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemeliharaan stabilitas kamtibmas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Nandang Mu’min Wijaya.
Ke depan, Polda Sumatera Selatan bersama Jaringan Kiai Santri Nasional Sumatera Selatan akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat, edukasi kebangsaan, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren, serta program-program kolaboratif lainnya yang mendukung pembangunan nasional.
Sinergi yang terbangun antara Polri dan kalangan pesantren ini menjadi bukti bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Melalui semangat kebersamaan tersebut, Polda Sumatera Selatan terus berupaya menghadirkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Kapolda Sumsel Pertegas Peran Pesantren dalam Ketahanan Pangan dan Pencegahan Radikalisme
Palembang — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung program prioritas nasional melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Kapolda Sumatera Selatan dengan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Sumatera Selatan yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis, (4/6/2026).
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, tersebut membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan bangsa. Dalam diskusi tersebut, JKSN menyampaikan komitmennya untuk turut berkontribusi melalui pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam mendukung program ketahanan pangan yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Kapolda Sumsel menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Selain sebagai pusat pendidikan keagamaan, pesantren juga memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat karakter kebangsaan, serta menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.
Kolaborasi antara Polri dan kalangan pesantren dinilai memiliki nilai strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga terhadap penguatan ketahanan sosial masyarakat. Melalui sinergi yang baik antara ulama dan aparat negara, berbagai program pembangunan dapat dijalankan secara lebih efektif hingga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
Selain membahas ketahanan pangan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Pesantren dipandang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, persatuan, dan cinta tanah air kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, . menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan umara merupakan kekuatan besar dalam menjaga stabilitas bangsa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Program ketahanan pangan yang melibatkan pondok pesantren sangat sejalan dengan program pemerintah. Kami menyambut baik komitmen Jaringan Kiai Santri Nasional untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sinergi antara ulama dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan nasional,” tegas Sandi Nugroho.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan JKSN merupakan bagian dari upaya Polri membangun kemitraan strategis dengan seluruh komponen bangsa.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan para ulama, kiai, dan santri, kami optimistis program ketahanan pangan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemeliharaan stabilitas kamtibmas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Nandang Mu’min Wijaya.
Ke depan, Polda Sumatera Selatan bersama Jaringan Kiai Santri Nasional Sumatera Selatan akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat, edukasi kebangsaan, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren, serta program-program kolaboratif lainnya yang mendukung pembangunan nasional.
Sinergi yang terbangun antara Polri dan kalangan pesantren ini menjadi bukti bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Melalui semangat kebersamaan tersebut, Polda Sumatera Selatan terus berupaya menghadirkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Kapolda Sumsel Perkuat Sinergi dengan PT Pusri, Untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional dan Asta Cita Presiden
PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui penguatan sinergi pengamanan dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, salah satu objek vital nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Maryono beserta jajaran direksi yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Rabu, 3 Juni 2026.
Pertemuan strategis tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pengamanan objek vital nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia.
Sebagai perusahaan pupuk terbesar dan tertua di Indonesia, PT Pusri memiliki peran penting dalam menjamin pasokan pupuk bagi jutaan petani di berbagai daerah. Kelancaran proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi pupuk menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas sektor pertanian dan stabilitas pangan nasional.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas penguatan kerja sama yang mencakup pertukaran informasi strategis, pengamanan aset perusahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan, hingga penguatan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.
Kapolda Sumatera Selatan juga menegaskan kesiapan seluruh jajaran Polda Sumsel, termasuk Polrestabes Palembang dan Polsek Kalidoni, untuk memberikan dukungan pengamanan secara optimal terhadap seluruh aktivitas operasional PT Pusri sebagai bagian dari objek vital nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.
Pengamanan yang terintegrasi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keamanan fisik perusahaan, tetapi juga memastikan kelancaran rantai distribusi pupuk hingga sampai ke tangan petani. Dengan terjaganya stabilitas produksi dan distribusi pupuk, kebutuhan sektor pertanian dapat terpenuhi secara berkelanjutan sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional.
Langkah ini sejalan dengan implementasi Program Presisi Polri yang menempatkan kepolisian sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan negara.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pengamanan terhadap objek vital nasional merupakan bagian penting dari kontribusi Polri dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Kami memastikan seluruh jajaran Polda Sumatera Selatan siap memberikan perlindungan maksimal bagi kelancaran operasional PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Keamanan objek vital nasional ini merupakan prasyarat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan PT Pusri merupakan bentuk nyata komitmen Polda Sumsel dalam menjaga sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui pengamanan objek vital nasional seperti PT Pusri, Polda Sumatera Selatan berupaya memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif sehingga proses produksi dan distribusi pupuk dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat langsung bagi para petani dan masyarakat Indonesia,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Audiensi tersebut diakhiri dengan diskusi teknis lanjutan serta penyerahan plakat sebagai simbol penguatan sinergi antara Polda Sumatera Selatan dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan strategis guna menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan ekonomi, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.
Kapolda Sumsel Perkuat Sinergi dengan PT Pusri, Dukung Ketahanan Pangan Nasional dan Asta Cita Presiden
PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui penguatan sinergi pengamanan dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, salah satu objek vital nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Maryono beserta jajaran direksi yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Rabu, 3 Juni 2026.
Pertemuan strategis tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pengamanan objek vital nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia.
Sebagai perusahaan pupuk terbesar dan tertua di Indonesia, PT Pusri memiliki peran penting dalam menjamin pasokan pupuk bagi jutaan petani di berbagai daerah. Kelancaran proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi pupuk menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas sektor pertanian dan stabilitas pangan nasional.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas penguatan kerja sama yang mencakup pertukaran informasi strategis, pengamanan aset perusahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan, hingga penguatan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.
Kapolda Sumatera Selatan juga menegaskan kesiapan seluruh jajaran Polda Sumsel, termasuk Polrestabes Palembang dan Polsek Kalidoni, untuk memberikan dukungan pengamanan secara optimal terhadap seluruh aktivitas operasional PT Pusri sebagai bagian dari objek vital nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.
Pengamanan yang terintegrasi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keamanan fisik perusahaan, tetapi juga memastikan kelancaran rantai distribusi pupuk hingga sampai ke tangan petani. Dengan terjaganya stabilitas produksi dan distribusi pupuk, kebutuhan sektor pertanian dapat terpenuhi secara berkelanjutan sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional.
Langkah ini sejalan dengan implementasi Program Presisi Polri yang menempatkan kepolisian sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan negara.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pengamanan terhadap objek vital nasional merupakan bagian penting dari kontribusi Polri dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Kami memastikan seluruh jajaran Polda Sumatera Selatan siap memberikan perlindungan maksimal bagi kelancaran operasional PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Keamanan objek vital nasional ini merupakan prasyarat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan PT Pusri merupakan bentuk nyata komitmen Polda Sumsel dalam menjaga sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui pengamanan objek vital nasional seperti PT Pusri, Polda Sumatera Selatan berupaya memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif sehingga proses produksi dan distribusi pupuk dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat langsung bagi para petani dan masyarakat Indonesia,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Audiensi tersebut diakhiri dengan diskusi teknis lanjutan serta penyerahan plakat sebagai simbol penguatan sinergi antara Polda Sumatera Selatan dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan strategis guna menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan ekonomi, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.
Program Bedah Rumah Kapolda Sumsel Hadir di Wilayah Hukum Polsek Banyuasin I, Warga Kurang Mampu Terbantu
Humas Polres Banyuasin Polda Sumsel
Banyuasin – Program sosial dari Kapolda Sumatera Selatan kembali menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pada hari Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, digelar kegiatan peletakan batu pertama bedah rumah untuk seorang lansia bernama Dairah (80 tahun).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan RT 23 RW 004, Banten Putra, ini merupakan bagian dari program unggulan Kapolda Sumsel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu sekaligus mempererat tali kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat utama, antara lain Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, S.I.K., M.Si, serta Kapolsek Banyuasin I Iptu Ahmad Iqbal, SH.MH. Selain itu, turut hadir Kanit Binmas, Kanit Reskrim, Kanit Provost Polsek Banyuasin I, Ketua RT 23 Bapak Ayub, serta warga setempat yang tampak antusias menyambut program kemanusiaan ini.
Kapolsek Banyuasin I, Iptu Ahmad Iqbal, menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini adalah wujud nyata kepedulian Polri, khususnya Polda Sumsel, terhadap kondisi sosial warga yang membutuhkan.
Kami berharap dengan adanya program ini, Ibu Dairah yang sudah berusia 80 tahun dapat tinggal lebih nyaman dan layak. Ini juga bentuk sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga dalam membangun lingkungan, ujar Iptu Iqbal seusai peletakan batu pertama.
Di tempat yang sama, Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo menegaskan bahwa program bedah rumah akan terus berlanjut di berbagai wilayah hukum Polda Sumsel. Ia juga mengapresiasi dukungan dari warga Banten Putra yang turut serta menyukseskan program tersebut.
Alhamdulillah, hari ini kita mulai di Banyuasin. Mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar dan segera selesai sehingga Ibu Dairah bisa menempati rumah baru yang lebih layak. Ini adalah investasi kemanusiaan, tuturnya.
Ketua RT 23, Bapak Ayub, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Sumsel dan jajaran Polres Banyuasin serta Polsek Banyuasin I yang telah memilih warganya sebagai penerima manfaat.
Kami sangat bersyukur. Rumah Ibu Dairah selama ini sudah tidak layak huni. Semoga kebaikan ini dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa, ungkap Ayub.
Sementara itu, Dairah yang tampak haru hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang kali sambil menyeka air mata. Ia mengaku tidak pernah menyangka akan mendapatkan perhatian besar dari Kepolisian.
situasi di lokasi bedah rumah tampak aman dan kondusif. Program ini menjadi bukti bahwa sinergi antara aparat keamanan dan warga mampu menciptakan aksi nyata yang bermanfaat bagi sesama
Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Jangan Percaya Calo
Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).
Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.
“Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
Baca juga:
Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.
“Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.
Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.
Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.
Baca juga:
Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.
“Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.
Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.
Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Tak Percaya Calo
Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).
Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.
“Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
Baca juga:
Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.
“Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.
Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.
Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.
Baca juga:
Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.
“Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.
Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.
Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho meminta jajaran bidang TIK memanfaatkan teknologi informasi untuk mengantisipasi dan memitigasi kebakaran hutan. Ia mengatakan antisipasi karhutla harus bekerja sama dengan sejumlah pihak tanpa ego sektoral.
Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (bidang TIK), bidang hukum (Bidkum), bidang hubungan masyarakat (Bidhumas), dan bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun 2026. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Hotel Salatin, Palembang, pada Selasa (2/6/2026).
Rakernis ini dihadiri Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, serta unsur pimpinan dari empat bidang terkait, yakni Kabid TIK, Kabidhumas, Kabidkum, dan Kabiddokkes. Rakernis gabungan ini menjadi momentum konsolidasi internal kepolisian sebagai sebuah sistem pendukung (support system) yang utuh dalam merespons dinamika tugas di lapangan.
Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel memberikan atensi khusus pada upaya perlindungan lingkungan, khususnya terkait langkah antisipasi dan mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, isu ini sangat krusial mengingat adanya perubahan cuaca yang diprediksi menguat pada pertengahan tahun 2026, sehingga membutuhkan respons yang cepat dan terukur dari seluruh elemen kepolisian.
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho (Foto: Dok. Istimewa)
“Karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang bergambut membuat proses pemadaman sangat sulit jika api sudah membesar. Oleh karena itu, langkah paling strategis yang dapat kita lakukan adalah mitigasi dan pencegahan sejak dini,” tegas Kapolda dalam sambutannya.
Untuk memastikan keberhasilan upaya antisipasi tersebut, Kapolda menginstruksikan bidang TIK untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Ia menginstruksikan pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit serta menggunakan alat pemantau kelembapan tanah di wilayah gambut. Kedua alat tersebut menurutnya harus diintegrasikan dengan baik. Jika data menunjukkan adanya penurunan kadar air, personel di lapangan dapat segera mengambil langkah antisipasi sebelum lahan mengering dan rentan terbakar.
Lebih lanjut, Kapolda menekankan penyelesaian masalah karhutla dan tantangan kepolisian ke depan membutuhkan kolaborasi erat tanpa adanya ego sektoral. Ia mengibaratkan keempat fungsi pembinaan ini sebagai super team yang saling melengkapi.
Ia berpesan pemantauan berbasis teknologi dari bidang TIK harus didukung oleh penguatan komunikasi publik yang humanis dari Bidhumas untuk mengedukasi masyarakat. Di saat yang sama, bidang hukum memastikan seluruh instrumen regulasi kepolisian berjalan sesuai koridor hukum, sementara Biddokkes menjamin kesiapan fisik dan kesehatan personel yang bertugas di lapangan tetap prima.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak membutuhkan superman, tetapi kita membutuhkan super team yang mampu bekerja sama. Setiap dinamika yang ada harus mampu kita ubah menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa Polri hadir sebagai cooling system di tengah masyarakat,” tambahnya.
Menutup arahannya, Kapolda berharap agar Rakernis Gabungan ini dapat menghasilkan perencanaan berbasis risiko yang terukur serta berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan implementasi semangat menjaga Bumi Sriwijaya.
Ia berharap melalui optimalisasi teknologi dan kolaborasi lintas fungsi, langkah antisipasi karhutla di tahun 2026 dapat berjalan jauh lebih efektif. Melalui semangat kebersamaan, diharapkan sinergi yang terjalin mampu mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, sejuk, dan bebas dari ancaman kabut asap, demi menjaga kelestarian alam Bumi Sriwijaya.
Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO
Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat komitmen mendukung program prioritas nasional di bidang perlindungan pekerja migran melalui penguatan sinergi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia yang selama ini berkontribusi sebagai pahlawan devisa bangsa.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi strategis antara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH MHum, dengan Kepala BP3MI Sumsel, Waydiansyah beserta jajaran yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (2/62026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan proses penempatan pekerja migran, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan.
Dalam forum tersebut, BP3MI Sumsel memaparkan kondisi terkini penempatan pekerja migran asal Sumatera Selatan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga potensi eksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal.
Dalam hal ini, Polda Sumsel menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan kesiapan institusi kepolisian untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat.
Perlindungan pekerja migran menjadi salah satu isu strategis nasional karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya negara dalam memberantas praktik perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius.
Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelindungan pekerja migran menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr Sandi Nugroho SIK SH MHum, menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang layak.
Dalam hal ini, Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari negara yang wajib melindungi masyarakat.
“Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai potensi ancaman, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penempatan ilegal, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, sinergi dengan BP3MI menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat,” ungkapnya
Lanjut ia juga ungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antara Polda Sumsel dan BP3MI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sejak tahap perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja migran.
“Kerja sama ini juga menjadi sarana memperkuat pertukaran informasi dan deteksi dini terhadap berbagai modus kejahatan yang menyasar calon pekerja migran,” ujarnya Jenderal Bintang dua.
Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH, menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan BP3MI, Polda Sumsel akan terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang mencoba memanfaatkan atau mengeksploitasi pekerja migran Indonesia secara ilegal,” ujarnya
“Negara harus hadir sejak awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” lanjutnya Nandang
Audiensi diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Sumsel.
Melalui langkah strategis tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, implementasi Polri Presisi, serta penguatan perlindungan warga negara Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Resmi Buka Rakernis Gabungan Empat Satker Strategis Tahun 2026
PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi empat satuan kerja pendukung utama organisasi Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan, sosial, teknologi, kesehatan, serta kebencanaan yang semakin kompleks. Rakernis Gabungan Tahun 2026 mengusung semangat transformasi menuju Polri Presisi yang adaptif, modern, dan mampu mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak lagi ditentukan oleh kinerja satu fungsi secara parsial, melainkan oleh kemampuan seluruh satuan kerja untuk berkolaborasi secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Kapolda, Sumatera Selatan menghadapi tantangan strategis yang memerlukan kesiapan lintas fungsi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, peran Bidang TIK dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi, Bidkum dalam penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, Bidhumas dalam edukasi publik serta manajemen informasi, dan Biddokkes dalam perlindungan kesehatan personel maupun masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Rakernis Gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumsel dalam menghadapi dinamika keamanan nasional, ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai tantangan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antarbidang harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran.
“Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Lebih lanjut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi personel dan masyarakat terdampak.
Pelaksanaan Rakernis Gabungan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi empat satker strategis tersebut merupakan bentuk konkret transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara fungsi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Menurutnya, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.
Melalui Rakernis Gabungan Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan semangat Presisi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis daerah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Asta Cita dan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.
