Kapolri Tegaskan Pentingnya Dialog Publik: Kritik Bijak Jadi Pondasi Perubahan Polri
Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan bahwa dialog publik bersama koalisi masyarakat sipil dan lembaga terkait merupakan wadah penting bagi Polri untuk menyerap aspirasi, kritik, maupun saran demi perbaikan institusi kepolisian ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang digelar di Gedung Serbaguna STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9).
Acara ini diikuti sekitar 100 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, hingga jajaran Kapolres dan Kapolresta.
Narasumber Lintas Disiplin
FGD tersebut menghadirkan beragam tokoh lintas profesi, mulai dari akademisi, aktivis, hingga praktisi hukum. Mereka antara lain:
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ.
Usman Hamid, S.H., M.Phil.
Rocky Gerung, S.Fil.
M. Choirul Anam, S.H.
Ardi Manto Adiputra, S.H., M.H.
Dimas Bagus Arya
Muhammad Isnur, S.H., M.H.
Julius Ibrani, S.H.
Dr. Al Araf, S.H., M.M.
Iftitahsari, S.H., M.Sc. (Peneliti ICJR)
Diskusi dipandu oleh jurnalis dan moderator Aiman Adi Witjaksono, sehingga suasana forum berjalan dinamis dan interaktif.
Aspirasi untuk Demokrasi Sehat
Kapolri menyampaikan bahwa Polri terbuka menerima masukan sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, aman, dan kondusif.
“Tentunya kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil mengenai apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan pesan dapat tersampaikan,” ujar Kapolri.
#DewasaSampaikanAspirasi
Melalui FGD ini, Polri juga mengajak seluruh masyarakat untuk berani menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Tindakan anarkistis tetap menjadi tanggung jawab hukum, namun aspirasi yang disampaikan secara santun akan menjadi landasan penting dalam membangun perubahan.
Dialog publik semacam ini diharapkan terus berlanjut, sehingga Polri dan masyarakat bisa berjalan beriringan dalam menjaga demokrasi sekaligus mewujudkan rasa aman dan keadilan sosial bagi semua.
