Polres Metro Tangerang Kota Cek Kesehatan Anggota Jelang Pengamanan Pemilu 2024

-

24 Januari 2024

Polres Metro Tangerang Kota Cek Kesehatan Anggota Jelang Pengamanan Pemilu 2024

Guna memaksimalkan kinerja personel kepolisian yang terlibat Operasi Mantap Brata Jaya 2023-2024, pengamanan pemilu 2024. Ratusan Personil Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya di cek kesehatannya secara intensif.

Pengecekan ini untuk mendiagnosa tekanan darah tinggi dan pemeriksaan gula darah, digelar di Lobby lantai.dasar Gedung Mapolres Metro Tangerang Kota, Babakan. Senin, (22/1/2024).

Cek kesehatan personel tersebut dilakukan Dokkes Polres, dipimpin oleh Kasidokkes Polres Metro Tangerang Kota, Pembina drg. EL Sinta.

drg. El Sinta mewakili Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan pemeriksaan skrining kesehatan ini diikuti personel yang terlibat operasi mantap brata jaya jelang pengamanan pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

”Jadi skrining ini mengetahui kesehatan anggota, menjaga pola makan dan berolahraga rutin merupakan cara menjaga kesehatan mudah,” kata Dia.

Sinta menambahkan dalam skrining kesehatan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah/tensi, konsultasi dokter, pemberian obat sesuai keluhan dan vitamin serta pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan.

”Jadi anggota dalam pemeriksaan ini mendapat pelayanan skrining seperti tensi darah dan yang utama pemeriksaan gula darah,” terangnya.

Hasil dari pengecekan tidak ditemukan penyakit menonjol, Sie Dokkes Polres berharap seluruh anggota selalu menjaga kesehatan dalam mengemban tugas menjaga Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota..

Ramai di Medsos, Kapolresta Malang Kota Bongkar Isu Begal: Penyelidikan Terungkap dari CCTV hingga Pengungkapan Content Creator

Berita Polisi

-

24 Januari 2024

0

Ramai di Medsos, Kapolresta Malang Kota Bongkar Isu Begal: Penyelidikan Terungkap dari CCTV hingga Pengungkapan Content Creator

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto (Foto Istimewa)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, melalui Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto, memberikan klarifikasi terkait isu begal yang ramai di media sosial belakangan ini. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (22/01), Kompol Danang mengungkapkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian.

Menurut Kompol Danang, hasil penyelidikan mencakup pengecekan CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta pemeriksaan terhadap content creator yang mengunggah video dengan narasi darurat begal di Kota Malang. “Hasil penyelidikan dari beberapa postingan yang dibuat oleh content creator tidak sesuai dengan yang diberitakan,” ungkap Kompol Danang.

Lebih lanjut, Kompol Danang menjelaskan bahwa setelah para pembuat konten tersebut didatangi dan dilakukan klarifikasi serta penyelidikan, ternyata mereka tidak mengetahui kejadian secara langsung. Para pembuat konten juga telah membuat klarifikasi baik dalam bentuk surat maupun video yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak bisa dipastikan.

“Ada satu informasi yang setelah kami klarifikasi dan kami cek yakni adanya dugaan begal yang ada di SPBU Ranu Grati,” ujar Kompol Danang. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata informasi tersebut tidak benar dan sengaja dibuat untuk berkomunikasi dengan istrinya, dengan tujuan agar istrinya mentransfer sejumlah uang untuk membayar hutang.

Dalam menanggapi berita begal yang meresahkan, Kasatreskrim Polresta Malang Kota menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam mengupload konten di media sosial. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi bepergian di malam hari. “Apabila harus pulang di malam hari, usahakan ditemani atau menggunakan moda transportasi yang aman serta memerhatikan waktu, rute, dan keselamatan pribadi,” tambahnya.

Sementara itu, M Syukron, yang disebut sebagai korban begal dalam pemberitaan di media sosial, saat mengklarifikasi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membuat konten terkait begal dan tidak mengerti sama sekali terkait ucapannya yang menjadi viral di media sosial. “Awalnya saya cuma bilang ke istri saya klo dipepet orang, tujuannya agar istri mentransfer uang. Namun ucapan saya diceritakan ke adik, hingga akhirnya cerita sampai ke anak dari temannya adik, dari situ lah narasi adanya pembegalan diupload dimedsos dan menjadi viral sampai saat ini,” jelas Syukron saat mengklarifikasi di hadapan media.

Untuk menjaga kondusifitas wilayah menjelang Pemilu 2024, Kapolresta Malang Kota melalui Kasat Reskrim Kompol Danang menegaskan siap memberantas berita hoax. Pihak kepolisian terus memantau postingan di media sosial, dan jika ditemukan postingan hoax yang berpotensi membuat kepanikan masyarakat dan tanpa didasari dukungan bukti yang kuat, Polresta Malang Kota akan melakukan tindakan represif. (tqi)

Humas Polri dan CNBC Perkuat Kolaborasi Edukasi Masyarakat

Berita Polisi

-

23 Januari 2024

0

Humas Polri dan CNBC Perkuat Kolaborasi Edukasi Masyarakat

Divisi Humas Polri

akarta. Polri dan CNBC melakukan audiensi di Gedung Divisi Humas Polri. Audiensi ini dilakukan guna semakin memperkuat kolaborasi yang sudah terjalin selama ini.

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menjelaskan, sinergitas yang terjalin selama ini bersama CNBC sangat membantu kerja-kerja Polri, terutama di bidang ekonomi. Pengungkapan kasus kejahatan ekonomi oleh Bareskrim, menjadi salah satu hal yang terus dikawal sebagai bentuk transparansi.

“Kolaborasi antara Polri dengan CNBC, di Bareskrim Tindak Pindana Ekonomi Khusus, terkait masalah asuransi dan investasi, money laundry,” ungkap Kadiv Humas Polri, Selasa (23/1/24).

Dijelaskan Kadiv Humas, peran media tentunya sangat diperlukan dalam mengedukasi masyarakat. Tak dipungkiri, kejahatan ekonomi berbasis teknologi, seperti investasi bodong harus terus dicegah.

“Kejahatan ekonomi dan kejahatan yang berdampak terhadap ekonomi, maka akan berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia, seperti contoh harga BBM meningkat, harga pangan menjadi bermasalah. Maka disinilah peran Polri untuk harkamtibmas,” ujar Kadiv Humas.

Di sisi lain, ujar Kadiv Humas, Satgas Pangan Polri juga terus berupaya melakukan pencegahan kelangkaan bahan pokok. Hal itu pun dapat membantu mengatasi inflasi.

Tak lupa, di monentum Pemilu 2024 ini Kadiv Humas mengajak peran serta media untuk menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan. Peran serta media dalam menyuarakan ke masyarakat tentunya diperlukan.

“Saat ini, di fase kampanye terbuka perhelatan Pemilu 2024, sehingga pemilu berjalan tertib, aman dan damai. Kewajiban Polri menjaga agar pemilu berjalan kondusif, aman, dan damai,” jelas Kadiv Humas.

Pemimpin Redaksi Wahyu Daniel menambahkan, peran Polri di Pemilu 2024 memang sangat krusial. Tak hanya itu, dalam menjaga stabilitas ekonomi tentunya Polri menjadi salah satu unsur terpenting.

Wahyu menyampaikan, para investor tentunya akan merasa aman ketika situasi kamtibmas kondusif. Penindakan terhadap kejahatan ekonomi oleh Polri pun dipandang sangat diperlukan demi memberikan rasa aman.

https://www.youtube.com/watch?v=oT_v3CXKYII

Penindakan oleh Satgas Pangan juga menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dan dipublikasikan agar masyarakat tahu. Kebutuhan pangan adalah suatu yang krusial berkaitan dengan kondisi di masyarakat.

“Peran Polri di sektor ekonomi bisa mengayomi investasi, menjaga kestabilan investasi, agar tidak ada mafia,” ujar Wahyu.

Ia memastikan, sebagai media CNBC akan terus membantu Polri mengedukasi masyarakat agar terhindar dari kejahatan ekonomi. Selain itu, pihaknya juga akan terus berkolaborasi menggelorakan Pemilu 2024 damai.

Kapolda Sulsel Berkomitmen Kembangkan Tilang Elektronik

Berita Polisi

-

23 Januari 2024

0

Kapolda Sulsel Berkomitmen
Kembangkan Tilang Elektronik

Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, S.I.K., M.H., berkomitmen akan terus mengembangkan pelayanan bidang lalu lintas berbasis digital dengan terus menambah perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di setiap Polres jajaran se – Sulsel.

Demikian dikemukakan Kapolda saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada Senin (22/1/2024).

Untuk itu, ujarnya di depan Rektor dan para dosen Unhas, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait, utamanya pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, agar membantu mengembangkan program kepolisian berbasis digital tersebut.

“Ini penting mengingat implementasi teknologi ETLE selama ini telah meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait penggunaan jalan. Selain itu mengurangi risiko kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas, serta mampu meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor”, papar Kapolda.

Saat ini terdapat 24 titik ETLE Statis di Kota Makassar dan masing -masing Polres sudah dilengkapi ETLE Mobile HP untuk mencapture pelanggaran pelanggaran Lalu Lintas kasat mata. Untuk perangkat tilang elektronik ini, tandasnya, pihaknya akan mengupayakan paling tidak di setiap Polres jajaran terpasang 5 titik ETLE statis, disamping juga penambaham mengoperasikan ETLE Mobile HP, dimana setiap anggota Polantas dibekali handphone untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tanpa harus bersentuhan antara pelanggar dan petugas.

Dalam pada itu, kunjungan Kapolda Sulsel ke Unhas bertujuan untuk mempererat kerja sama antara kepolisian dan lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sulsel, Kapolda disambut hangat oleh Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc beserta jajaran pimpinan Unhas.

Polda Sulsel berkomitmen untuk bersama-sama membangun Sulsel yang lebih baik, mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, melalui kerjasama yang erat dengan universitas dan institusi pendidikan lainnya”, ujar Irjen Andi Rian

Menghadapi Pemilu 2024, Kapolda juga mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat Sulsel bersama-sama dapat menjaga proses Pemilu berjalan aman dan damai. Sulsel harus bisa menjadi contoh mampu menjaga ketertiban, kelancaran dan kedamaian menyongsong Pemilu 2024.

Polrestro Tangerang Kota Sita 30 ribu Butir Obat Terlarang, Pasokannya dari Pasar Pramuka

Berita Polisi

-

20 Januari 2024

0

Polrestro Tangerang Kota Sita 30 ribu Butir Obat Terlarang, Pasokannya dari Pasar Pramuka

Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota berhasil meringkus 14 orang pelaku tindak pidana peredaran obat terlarang dan berbahaya.

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG – Sebanyak 14 tersangka tindak pidana peredaran obat terlarang berhasil dibekuk jajaran Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota.

Dari pengungkapan kasus itu, barang bukti 30.257 butir obat berbahaya jenis Tramadol, Hexymer dan Alprazolam turut diamankan.

Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Zazali Haryono mengatakan, mayoritas tersangka yang berhasil ditangkap merupakan orang yang memperjualbelikan obat tanpa izin edar itu.

Mulai dari Kecamatan Batu Ceper, Karang Tengah, Teluknaga, Sepatan, Pakuhaji, Cipondoh, Kosambi, Karawaci, hingga Ciledug.

Adapun 13 pelaku yang berhasil dibekuk adalah pria, yakni MR (24), MD (22), MU (21), MA (21), AM (30) RH (22), IK (28), NN (25), KR (24), NN (25), ZL (29), MK (25), MM (32), MH (26) dan RM (27), serta seorang pelaku merupakan wanita ialah AS (21).

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 30.257 butir obat terlarang yang telah dikemas dan siap untuk diedarkan.

Obat-obatan terlarang itu terdiri dari 19.232 butir jenis Tramadol, 11.021 butir Hexymer dan Alprazolam sebanyak 4 butir, 12 unit telepon seluler dan uang tunai hasil penjualan obat-obatan terlarang senilai Rp 2.960.000.

Belasan pelaku tersebut terdiri dari pengguna dan juga pengedar yang telah bertransaksi untuk menjelang perayaan malam Tahun Baru 2023-2024.

Pasalnya, mereka berhasil dibekuk di sejumlah lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan waktu yang berbeda.

Kendati demikian, para pelaku yang berhasil diringkus tersebut saling tidak mengenal dan bukan berasal dari jaringan yang sama.

Penangkapan terhadap pelaku dilakukan oleh jajaran sejak 2 Desember 2023 hingga 16 Januari 2024.

Akibat perbuatannya, belasan pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 435 Subsider Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. (M28)

Mereka mendapat pasokan obat terlarang dan berbahaya tersebut dari Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur.

“Mereka mendapat pasokan obat-obat berbahaya ini dari Pasar Pramuka untuk diperjualbelikan kembali di Tangerang,” ujar Zazali saat jumpa pers, Jumat (19/1/2024).

“Tentunya pedagang di sana (Pasar Pramuka) juga pelanggannya hanya yang tau-tau saja atau menjual secara terselubung,” sambungnya.

Para pelaku tersebut memperdagangkan obat-obatan terlarang ke masyarakat dengan berkedok toko kosmetik ataupun dan juga toko sembako.

Selain itu, aktivitas jual beli obat terlarang daftar G tersebut juga dilakulan secara daring dan juga bertemu langsung Cash on Delivery (COD).

“Modusnya rata-rata yang umum itu melalui toko kosmetik dan toko sembako terselubung, tapi saat ini sudah mulai melalui COD atau langsung ketemu tatap muka,” kata dia.

Menurutnya, para pelanggan yang membeli obat berbahaya tersebut didominasi oleh generasi ataupun kalangan muda.

Pasalnya, obat terlarang tersebut dikonsumsi saat hendak melakukan aksi kriminal yang meresahkan masyarakat lantaran memilili efek tidak memiliki rasa takut.

“Tersangka yang sebagian pengguna ini juga ditangkap oleh jajaran Satreskrim karena mereka melakukan kejahatan,” tuturnya.

“Sebab, efek obat ini dapat menambah keberanian, hilang kesadaran dan yang paling bahaya adalah menimbulkan kelumpuhan apabila dikonsumsi terlalu banyak,” terang Kompol Zazali Haryono.

Diberitakan sebelumnya, belasan tersangka itu ditangkap di berbagai wilayah di Kota dan Kabupaten Tangerang.

Disebut Peran Pers Strategis, Kapolda Papua Barat Ajak Wartawan Kawal Pemilu Aman-Damai

Berita Polisi

-

20 Januari 2024

0

Disebut Peran Pers Strategis, Kapolda Papua Barat Ajak Wartawan Kawal Pemilu Aman-Damai

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K, M.T.C.P mengajak puluhan insan pers di Manokwari ikut mengawal terciptanya pemilu aman dan damai.

Hal ini diungkapkan Kapolda Jhonny Edison Isir dalam tatap muka bersama puluhan wartawan di salah satu hotel di Manokwari, Sabtu (20/01/2024) siang.

Ungkapnya, bahwa dalam negara demokrasi insan pers adalah salah satu pilar demokrasi sebagaimana tertuang pada undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

“Kawan-kawan wartawan, hubungan yang selama ini sudah berjalan baik, kami menyampaikan terimakasih. Ini sesuatu yang bagus dan harapannya kedepan bisa lebih baik dan ditingkatkan,” ucap Kapolda.

“Kami yang di Polda Papua Barat ada beberapa agenda nasional yang menjadi prioritas yang sedang kita kelola sekarang bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah di 2 Provinsi (Papua Barat dan Papua Barat Daya, red) mengamankan, mengawal dan menjaga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar bisa berjalan lancar aman dan damai,” beber Jhonny Isir sapaan akrab Jenderal Bintang 2 Putra Asli Papua tersebut.

Lanjutnya, bahwa pada tanggal 21 Januari 2024, kampanye terbuka akan dimulai, tentu kondisi ini meningkatkan konstalasi politik.

“Perlu ada kedewasaan oleh setiap kontestasi politik dan masyarakat, untuk itu harapannya, rekan-rekan wartawan bisa mengedukasi masyarakat melalui peran kita masing-masing,” ujarnya.

“Untuk itu perlu kita kelola dengan baik bersama-sama, sehingga kamtibmas tetap terjaga menjelang dan pasca pemilu,” sambungnya.

Kapolda juga berharap, pada pemilu legislatif dan pilpres nanti, tidak ada kecurangan di TPS dan terjadi pemungutan suara ulang (PSU). Media sebagai pilar ke empat demokrasi sebutnya, harus ikut mengawal proses pemilu ini dengan baik melalui pemberitaan.

“Karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan utuh harus tercapai. Melalui rekan-rekan media lah sebagai penyambung lidah kami,” tutupnya.

Dalam tatap muka itu, puluhan wartawan dan Kapolda Jhonny Isir, juga berdiskusi dan tanya jawab seputar persoalan di wilayah hukum Polda Papua Barat. Diantaranya, masalah komitmen Kapolda memberantas Tambang Illegal dan Kasus Korupsi.

Polresta Malang Kota Ultimatum 3 Petinggi BEM Diduga Sebar Hoaks

-

18 Januari 2024

0

Polresta Malang Kota Ultimatum 3 Petinggi BEM Diduga Sebar Hoaks

Malang – Polresta Malang Kota memberikan ultimatum kepada tiga petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk segera menyampaikan klarifikasi terkait dua aksi yang dinilai menyesatkan publik. Mereka juga diminta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Malang dalam waktu 1×24 jam.
Ketiga petinggi BEM itu adalah Nurkhan Faiz AM selaku koordinator BEM Nusantara Jawa Timur, Abi Naga koordinator BEM Malang Raya, dan Mahmud yang juga dari BEM Malang Raya.

Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto menegaskan, ketiga orang tersebut sebelumnya telah dua kali melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan informasi yang menyesatkan kepada publik. Mereka diduga menyebar hoaks.

“Pertama, kami meminta ketiga orang tersebut, untuk mengklarifikasi terhadap dua aksi yang dilakukan pada hari Jumat 12 Januari 2024 dan Selasa 16 Januari 2024 di depan Mapolresta Malang Kota. Untuk diluruskan kepada masyarakat Malang Kota terkait fakta peristiwa yang sebenarnya. Sehingga tidak ada fitnah dan pencemaran nama baik perorangan dan institusi Polri,” kata Budi Hermanto kepada wartawan di Mapolresta, Kamis (18/1/2024).

Budi juga meminta ketiganya segera menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kota Malang yang terganggu atas penggunaan fasilitas jalan raya dari aksi yang dilakukan tersebut. Selain itu, juga kepada organisasi kemahasiswaan yang telah dicatut namanya.

“Kedua, meminta maaf kepada masyarakat Kota Malang atas kegaduhan yang dibuat, dan meminta maaf kepada organisasi kemahasiswaan yang mereka bawa atau atas namakan. Karena selama ini, organisasi kemahasiswaan sudah baik dan benar dalam menyuarakan suara rakyat dan persoalan yang jelas dan tanpa ada kepentingan pribadi,” tegas Budi Hermanto.

Polresta Malang Kota memberikan waktu 1×24 jam kepada Nurkhan dkk untuk segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf, baik melalui media sosial ataupun media massa.

“Kami memberi waktu 1×24 jam kepada 3 orang tersebut di atas untuk memenuhi permintaan kami melalui media online, media sosial dan sebagainya. Jika tidak dilakukan, maka Polresta Malang Kota akan menempuh jalur hukum,” kata Budi Hermanto.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Polresta Malang Kota yang menuding adanya kriminalisasi atas kasus yang menimpa HAD, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang.

Kasus penganiayaan itu terjadi pada September 2023, lokasinya berada di kafe Loteng, Jalan Bandung, Kota Malang dengan melibatkan tiga orang, yakni HAD dan dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu EM dan HA.

Berkas perkara pun telah dilimpahkan ke kejaksaan. Awalnya, tiga orang dari kedua belah pihak sudah sepakat damai. Namun, dari pihak HAD kemudian melaporkan EM dan HA pada 4 September 2023.

Namun, dari hasil penyelidikan dan pendalaman pihak kepolisian, cekcok itu terjadi karena ada pertengkaran dan saling pukul dari kedua belah pihak.

Sehingga, selain menetapkan dua tersangka, yakni EM dan HA. Polisi juga menetapkan HAD sebagai tersangka.

Pemkab Manokwari dukung Kapolda berantas tambang ilegal

Berita Polisi

-

18 Januari 2024

0

Pemkab Manokwari dukung Kapolda berantas tambang ilegal

Manokwari, Jubi – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Manokwari, Papua Barat siap memberikan dukungan penuh pada Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Edizon Isir, S.I.K., M.T.C.P untuk memberantas tambang ilegal di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

“Pemerintah akan mendukung penuh upaya Kapolda Papua Barat untuk memberantas kejahatan tambang ilegal ini. Ya, saya katakan ini (tambang ilegal) adalah kejahatan,” kata Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari pada Rabu (17/4/2024).

Ia menyatakan dengan tegas tambang ilegal adalah kejahatan karena keberadaan tambang liar telah mencuri sumber daya alam di Manokwari dan timbulkan kerusakan lingkungan luar biasa.

Akibat tambang liar di Wasirawi, Distrik Masni, Manokwari tersebut lahan pertanian warga di Distrik Masni banyak yang gagal panen. Air di wilayah tersebut tercemar dari keberadaan tambang ilegal.

“Ada kerusakan yang dahsyat di hulu. Di lokasi tambang juga sudah terjadi beberapa kasus pembunuhan, kita tidak tahu ke depan ada masalah yang lebih dahsyat apa lagi yang mengancam,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil tambang ilegal tersebut tidak menjadi pendapatan pemerintah daerah melainkan dinikmati segelintir oknum-oknum tak bertanggung jawab.

“Pemkab Manokwari dan sebagian besar masyarakat Manokwari hanya bisa menjadi penonton terhadap tambang ilegal tersebut. Mereka datang dengan kepentingan yang besar dengan menggerogoti masyarakat dan mengambil seluruh hasil dengan cara yang ilegal,” katanya.

Hermus secara khusus memberikan apresiasi Kapolda Papua Barat yang memiliki kepedulian untuk memberantas tambang ilegal tersebut dengan membuat tim khusus penertiban tambang ilegal.

Menurutnya, sebagai putra Papua terbaik yang mendapat kepercayaan memimpin Polda Papua Barat, Edizon Isir memiliki kepedulian terhadap tanah dan masyarakat di Papua Barat.

“Kita mendukung sepenuhnya Kapolda untuk memberantas ini. Kita kaya akan sumber daya alam, tapi pengelolaan sumber daya alam kita dikuasi segelintir orang yang tidak memiliki hati,” ujarnya.

Kakorlantas Polri Apresiasi Keseriusan Ditlantas Polda Sulsel Kembangkan ETLE

Berita Polisi

-

17 Januari 2024

0

Kakorlantas Polri Apresiasi Keseriusan
Ditlantas Polda Sulsel Kembangkan ETLE

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si mengapresiasi keseriusan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam mengembangkan electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, baik ETLE statis, ETLE Mobile on Board maupun ETLE Mobile Handheld.

“Kebijakan Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.Hum yang mewajibkan seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Sulsel untuk melakukan penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dengan tilang elektronik sangat tepat. Ini sesuai dengan program 100 hari yang saya canangkan”, ujar Irjen Aan Suhanan.

Dikatakan, kebijakan Dirlantas Polda Sulsel untuk menerapkan tilang elektronik akan merubah paradigma pola dan cara teknis operasional penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas, yaitu dari sistem manual ke sistem elektronik. Dengan tilang elektronik dampaknya akan mampu memperbaiki citra kinerja Polri, khususnya polisi lalu lintas atau Polantas dalam mereduksi dan mengeliminasi masifnya tindakan pungli dibidang lalu lintas.

“Sikap keseriusan menerapkan kebijakan Kakorlantas Polri yang dilakukan semakin gencar di wilayah Sulsel diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan”, tandasnya.

Sementara itu, Made Agus mengungkapkan, untuk mendukung program prioritas Kakorlantas Polri ini, pihaknya atas dukungan Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Andi Rian R Djajadi, S.I.K., M.H. bakal menambah kamera tilang eletronik secara bertahap sebagai upaya memberikan efek preventif atau tindakan pencegahan dan represif yakni pemberian sanksi pada orang yang melakukan pelanggaran yang terukur.

“Kebijakan tilang elektronik ini pihaknya berharap haruslah populis merakyat, sehingga akan dihargai oleh masyarakat. Hal ini mengingat tilang manual dinilai masyarakat syarat dengan negosiasi atau pungli. Apa lagi penggunaan teknologi modern ini lebih akurat, mengurangi interaksi antara pelanggar lalu lintas dan polisi sehingga tidak bisa lagi transaksional, serta mengedukasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan melahirkan budaya masyarakat yang taat hukum”, ujar Made Agus.

Dalam pada itu, untuk merealisasikan komitmennya, kini Ditlantas Polda Sulsel dan Polres jajaran gencar melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE Mobile Handheld. Dalam sehari setiap Polres ditarget harus mampu mengcapture minimal 5 pelanggaran untuk kemudian ditindaklanjuti mengirimkan konfirmasi secara langsung kepada pelanggar. Sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas.

Kadiv Humas Polri Ajak Bijak Bermedia Sosial

Berita Polisi

-

16 Januari 2024

0

Kadiv Humas Polri Ajak Bijak Bermedia Sosial

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., mengumumkan bahwa Polri, melalui jajaran Direktorat Siber Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polda Jawa Timur, telah berhasil mengamankan pelaku ancaman penembakan terhadap salah satu calon presiden yang tersebar di media sosial.

Ancaman tersebut, yang pertama kali terdeteksi oleh tim ahli siber Polri, menciptakan kekhawatiran akan potensi ancaman terhadap keamanan negara. Irjen Sandi Nugroho menyampaikan bahwa pelaku berhasil diidentifikasi dan diamankan oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri dengan kerjasama dari Polda Jawa Timur. Identitas pelaku masih dirahasiakan demi menjaga proses penyelidikan dan keamanan terkait.

https://www.youtube.com/watch?v=WzYA3Y1aZyg&t=17s

Menurut Kadiv Humas Polri, pelaku ancaman penembakan ini akan dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2023. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan terhadap seseorang atau kelompok orang dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara atau denda hingga Rp 750 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45B UU ITE Tahun 2016.

Irjen Sandi Nugroho menekankan bahwa ancaman terhadap calon presiden, terlepas dari bentuknya, tidak dapat ditoleransi.

“Polri dengan tegas akan menindak tegas siapapun yang berupaya mengancam keamanan dan ketertiban melalui media sosial atau saluran komunikasi digital lainnya,” ujar Irjen Sandi Nugroho.

Selain itu, Kadiv Humas Polri juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif. Jangan terprovokasi oleh informasi atau konten yang dapat merugikan dan merusak persatuan bangsa,” tambahnya.

Keberhasilan Polri dalam mengatasi ancaman tersebut menunjukkan komitmen pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam menghadapi fenomena ancaman digital. Kepada masyarakat, Polri mengajak untuk selalu melaporkan segala bentuk ancaman atau aktivitas mencurigakan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan.

Dengan keberhasilan ini, Polri berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menegaskan bahwa kejahatan di dunia maya tidak akan luput dari perhatian dan penindakan hukum. Ancaman terhadap integritas calon presiden atau siapapun, baik di dunia nyata maupun maya, akan tetap dihadapi dengan serius demi menjaga kedamaian dan keamanan negara.