Berikut Mekanisme ETLE Ditlantas Polda Sulsel

Direktorat Lalulintas Polda Sulsel dan jajaran Satlantas Polrestabes Makassar telah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Ditlantas Polda Sulsel Kompol Gani, saat menggelar wawancara dengan wartawan di ruang kerjanya di Ditlantas Polda Sulsel, Jl A. P. Pettarani No 47, Kota Makassar, Selasa (14/11/2023) sekira pukul 11.30 Wita.

Kompol Gani melanjutkan, ETLE itu sendiri ada yang berbentuk on board untuk pengendara mobil, bisa mengcapture terutama para pelanggar khususnya pelanggar kecepatan terutama di jalan Tol.

Kemudian ada juga yang berbentuk handheld yaitu menggunakan handphone secara langsung untuk bisa mengcapture para pelanggar yang kasat mata.

Lalu terdapat ETLE statis yang saat ini diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Makassar sebanyak 20 kamera statis.

“Setelah ada pelanggar yang di capture itu langsung terkonfirmasi ke back office untuk dilakukan validasi,” jelas Kompol Gani.

Ketika pelanggarnya tampak jelas nomor plat kendaraannya, setelah di validasi, hasilnya akan dikirimkan kepada pelanggar yang bersangkutan.

“Diprint out data pelanggarannya, kemudian surat konfirmasi itu disampaikan pelanggarannya, lalu hasilnya dikirimkan melalui PT Pos Indonesia,” bebernya.

Menurutnya lagi, hasil pelanggaran dari pelanggar itu dikirim melalui kantor Pos bukan melalui pesan atau chatt dari salah satu aplikasi telekomunikasi, jelas itu keliru dan sudah bisa dikategorikan penipuan.

Setelah menerima surat konfirmasi, berdasarkan bukti pelanggaran, para pelanggar tersebut akan melakukan konfirmasi ke Ditlantas Polda Sulsel atau ke Satlantas Polrestabes Makassar.

“Atau bisa juga para pelanggar menelepon melalui nomor yang sudah tertera di surat konfirmasi itu, maupun datang secara langsung dengan mengakui kesalahannya, maka para pelanggar tersebut akan diberikan tilang manual,” ungkapnya.

Dari tilang manual itulah nantinya, yang bersangkutan bisa langsung menyelesaikan via bank BRI dan pelanggarannya dianggap selesai.

“Namun kalau pelanggar itu mau mengikuti sidang, maka akan kita berikan surat tilang dan hadir sesuai dengan tanggal sidang yang telah tertera disurat tilang tersebut, dan putusannya dibayar di Kejaksaaan, lalu dianggap selesai lah kasusnya,” pungkas perwira menengah berpangkat 1 (satu) bunga melati emas itu.

Penjelasan Ketua KPU Terkait Pemasangan CCTV Yang Terkoneksi Dengan Beberapa Polres Di Jawa Timur

Terkait ramainya pro dan kontra adanya pemasangan CCTV yang terkoneksi antara KPU dengan pihak Kepolisian di Wilayah Jawa Tinur , begini penjelasan lengkpanya..

Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal isu pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah polres di Jawa Timur. KPU memastikan pemasangan CCTV ini untuk pengamanan dan sesuai aturan.
Dilihat detikcom Jumat (10/11/2023), isu soal CCTV itu diungkap oleh politikus Perindo Aiman Witjaksono dalam akun X. Aiman mengatakan dirinya sempat mendapati ada kejanggalan dari pemasangan CCTV itu.

“Sore ini saya akan berdialog soal netralitas aparat di Pilpres 2024. Saya mendapati fakta janggal, terkait pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ada apa?,” ujar Aiman dalam akun X nya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengaku telah mengonfirmasi hal tersebut kepada kepolisian. Dia mengatakan pemasangan CCTV merupakan bentuk pengamanan dari Kepolisian.

“Saya sudah konfirmasi ke pimpinan Polri tentang surat tersebut dan bahwa benar adanya,” ujarHasyim dalam keterangannya.

Hasyim mengatakan sesuai dengan UU Pemilu, amanat untuk pengamanan merupakan wewenang kepolisian. Hasyim menyebut pengamanan polisi terhadap KPU meliputi personel, aset dan logistik.

“Berdasarkan hal tersebut, maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu,” paparnya.

Justru, kata Hasyim, pemasangan CCTV oleh kepolisian merupakan wujud dari kerja sama antara KPU dan Polri. Maka, menurutnya, wajar jika CCTV dipasang di lingkungan KPU.

“Hal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana MoU yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU dengam Kapolri pada 29 Desember 2022 yang lalu,” jelas dia.

“Dengan demikian hal tersebut adalah wajar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan bukan ‘fakta janggal’,” imbuhnya.

https://www.youtube.com/watch?v=eZI0pPn1ck8

Adapun surat pemasangan CCTV itu diterbitkan pada 7 November 2023 oleh pihak Polres Blitar Kota untuk Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota. Surat itu ditandatangani oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo.

Kapolres Tanah Laut Gelar Ngupi Bakisahan Bersama Warga Untuk Silaturohmi Dalam Rangka Pemilu Damai 2024

Tanah Laut- Polres Tanah Laut Polda Kalsel mengadakan kegiatan Ngupi Bakisahan silaturahmi bersama Kapolres Tanah Laut dalam rangka Pemilu Damai Tahun 2024, bertempat di Fellas Coffe jumat sore (10/11).

Kegiatan dihadiri langsung oleh Kapolres Tanah Laut AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K., Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah, diikuti oleh Wakapolres Tanah Laut Kompol M. Irfan, S.H.,M.H., Pejabat Utama Polres Tanah Laut serta Para Kapolsek jajaran Polres Tanah Laut dan Seluruh Ketua Partai Politik Se Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas upaya memperkuat sinergi antara aparat Kepolisian dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu serta partai politik peserta Pemilu.

Kapolres Tanah Laut AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K. menyampaikan bahwa pentingnya untuk saling mendorong dan saling berbagi informasi serta memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

“Kami percaya bahwa kerjasama yang baik antara instansi terkait akan memperkuat demokrasi kita, serta dapat menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu mendatang” ucapnya.

Menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi yang solid antara kepolisian, KPU, Bawaslu dan partai politik dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu.

Menurutnya, melalui ngobrol ini, dapat saling bertukar pandangan, mengetahui kebutuhan masing-masing, serta merencanakan langkah-langkah strategis untuk menghadapi Pemilu yang adil dan jujur.

Selain itu, dalam diskusi terbuka, para peserta pemilu dari berbagai Parpol yang hadir, berbagi pengalaman, mengungkapkan perhatian terhadap isu keamanan, serta membahas langkah-langkah konkret untuk meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran selama masa kampanye dan pemungutan suara.

Diskusi terbuka ini merupakan langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pihak kepolisian, KPU, Bawaslu dan partai politik dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Dirinya pun berharap, melalui kolaborasi yang erat ini, Pemilu 2024 di Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan dengan aman, damai, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan proses demokrasi yang transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama secara sinergis demi mewujudkan demokrasi yang kuat dan berkeadilan,” pungkasnya.

Lagi, Sat Resnarkoba Polres Tanah Laut Ungkap Peredaran Narkotika Jenis Ganja

TANAH LAUT – | Petugas Satuan Resnarkoba Polres Tanah Laut kembali mengungkap peredaran narkotika golongan I jenis ganja dan berhasil menangkap seorang pelaku beserta barang bukti.

Dimana seorang pelaku
Inisial KJ, 29 tahun, seorang laki-laki warga Kota Malang yang berhasil ditangkap di sebuah kos-kosan di Jalan Prof. Soepomo Rt.021 Rw.006 Kelurahan/Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, Sekira jam 22.00 Wita.

Selain seorang pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkotika dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang dibungkus plastik Transparan dengan berat kotor 273,50 Gram dan berat bersih 256,09 Gram, 2 (dua) bungkus kertas papir warna coklat, 5 (lima) lembar plastik transparan, 1 (satu) Buah kertas sticky notes warna kuning dan 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Warna biru dengan nomor handphone 0859XXXXXXX.

Kini pelaku beserta barang bukti lainnya diamankan ke Mapolres Tanah Laut guna menjalani proses hukum lebih lanjut.**
(Red)

Polres Metro Tangerang Kota Siapkan Strategi Antisipasi Konten Negatif Menjelang Pemilu 2024

Polres Metro Tangerang Kota mulai mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi dan menangkal konten negatif yang mungkin muncul menjelang Pemilu 2024. Kepala Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Zain Dwi Nugroho ingin memastikan bahwa media sosial dan platform daring lainnya tidak digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten-konten yang dapat memecah belah masyarakat.

Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 7 November 2023, Kapolres Zain Dwi Nugroho berdiskusi dengan tim redaksi dan tim media sosial Info Tangerang Kota yang merupakan bagian dari jaringan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN). Diskusi ini bertujuan untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan penyebaran konten negatif menjelang Pemilu 2024.
Kapolres Zain Dwi Nugroho mengaku menjadi pemantau aktif di media sosial dan memantau informasi yang beredar di berbagai platform, termasuk akun media sosial Info Tangerang Kota. Ia menyoroti beberapa kasus di mana konten viral mengancam keamanan dan ketertiban, serta segera mengambil langkah-langkah penindakan untuk mengatasi situasi tersebut.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah ketika video seorang pengemudi mobil Honda Brio yang mengacung-acungkan senjata tajam di jalan Tol Tangerang-Merak menjadi viral beberapa waktu lalu. Dalam situasi ini, Kapolres langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan tindakan penindakan.

“Saya langsung kirim postingan itu ke Kasat Reskrim dan minta untuk ditindaklanjuti, cari pelakunya, dan kemudian berhasil diamankan pelakunya,” kata Zain.

Zain menyampaikan terima kasih kepada pengelola media sosial dan masyarakat yang menginformasikan peristiwa-peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketertiban sehingga polisi dapat cepat bergerak mengatasinya.
Dalam konteks Pemilu 2024, Zain mengungkapkan keinginannya agar konten di media sosial tidak digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat, menciptakan kekacauan, atau sebagai ajang kampanye saling menjatuhkan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai selama proses demokrasi.
Perwira menengah dengan tiga melati di pundaknya itu juga menyampaikan rencananya untuk mengadakan deklarasi Pemilu Damai dan Antihoaks bersama media massa, termasuk pengelola akun media sosial. Upaya ini akan melibatkan pihak-pihak terkait sebagai upaya bersama untuk meminimalisir penyebaran informasi palsu dan konten provokatif yang bisa mengganggu stabilitas sosial menjelang pemilu.

Zain memberikan pesan kepada para pengelola akun media sosial untuk lebih bijak dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Mereka diingatkan untuk tidak memposting konten yang dapat memanaskan suhu politik dan menciptakan suasana yang tidak kondusif.
“Teman-teman admin media sosial juga bisa berdiskusi dengan Bawaslu, hal apa saja yang dilarang berkaitan dengan pemilu sehingga nantinya tidak melanggar dalam membuat konten atau menyebarkan sebuah informasi,” kata Zain.
Pemimpin Redaksi Info Tangerang Kota Fandi Achmad yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan diskusi ini merupakan langkah awal upaya antara pihak kepolisian, media, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial menjelang Pemilu 2024. Fandi berharap sinergitas media dan kepolisian akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai dalam menjalani proses demokrasi.