Peran Penting Alumni Akpol 1995 dalam Polri

Mabes Polri Diperkuat Alumni Akpol 1995, Sandi Nugroho dan Abdul Karim Memimpin Divisi Utama

Jakarta. Dua alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1995, Irjen Sandi Nugroho dan Irjen Abdul Karim, kini memegang posisi strategis di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Keduanya, yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau Jenderal Bintang 2, telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas kepolisian di berbagai posisi penting.

Irjen Sandi Nugroho saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, sementara Irjen Abdul Karim memegang jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Penunjukan keduanya sebagai Kepala Divisi di Mabes Polri menunjukkan prestasi dan kualitas yang mereka bawa sepanjang karier mereka di Kepolisian.

Irjen Sandi Nugroho: Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri

Irjen Sandi Nugroho, yang sebelumnya menjabat sebagai sejumlah posisi penting di Polri, kini diberikan tanggung jawab sebagai Kadiv Humas Polri. Surat Telegram yang mengukuhkan penunjukan Irjen Sandi Nugroho sebagai Kepala Divisi Humas Polri tercatat dalam Surat Telegram Nomor: ST/497/II/KEP./2023 dan ST/498/II/KEP./2023 yang dikeluarkan pada 26 Februari 2023.

Sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Irjen Sandi Nugroho memiliki tugas penting dalam menjaga komunikasi yang efektif antara Polri dan masyarakat, media, serta berbagai pihak terkait lainnya. Divhumas Polri sendiri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berperan dalam bidang hubungan masyarakat, yang tentunya memiliki pengaruh besar dalam membentuk citra Polri di mata publik. Selain itu, Kadiv Humas Polri juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan terkait kebijakan dan kegiatan Polri.

Sandi Nugroho dikenal dengan kepribadiannya yang ramah, komunikatif, dan mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat. Keterampilannya dalam berkomunikasi dipandang sangat penting di tengah tantangan yang dihadapi Polri dalam membangun kepercayaan publik.

Di sisi lain, Irjen Abdul Karim yang kini menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, juga memegang peranan penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas di tubuh Polri. Divisi Propam sendiri merupakan bagian dari Polri yang berfokus pada pengawasan internal terhadap kinerja anggota Polri, serta menangani berbagai pelanggaran kode etik dan disiplin kepolisian.

Sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Irjen Abdul Karim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas ini, Abdul Karim tidak hanya bertugas untuk mengawasi disiplin anggota, tetapi juga untuk melakukan pembinaan agar seluruh jajaran Polri dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme yang tinggi.

Irjen Abdul Karim dikenal dengan integritasnya yang kuat dan komitmennya terhadap perbaikan internal Polri. Di bawah kepemimpinannya, diharapkan Divisi Propam Polri dapat semakin efektif dalam menciptakan Polri yang bersih, profesional, dan terpercaya di mata masyarakat.

Peran Penting Alumni Akpol 1995 dalam Polri

Keduanya, Irjen Sandi Nugroho dan Irjen Abdul Karim, adalah contoh sukses dari alumni Akpol 1995 yang kini telah menduduki jabatan tinggi di Polri. Perjalanan karier keduanya juga menjadi inspirasi bagi angkatan-angkatan berikutnya, bahwa dengan dedikasi, komitmen, dan kerja keras, posisi strategis di institusi kepolisian bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Pendidikan di Akpol memang telah membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam tugas-tugas kepolisian. Selain itu, pengalaman yang mereka kumpulkan selama bertugas di berbagai daerah dan unit kepolisian turut berperan dalam membentuk kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme mereka.

Kedua Irjen ini juga menjadi bukti bahwa kualitas SDM Polri terus meningkat dari waktu ke waktu, dengan para pemimpin yang berkomitmen untuk mewujudkan Polri yang modern, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Komitmen Terhadap Masyarakat dan Profesionalisme

Dengan pengalaman dan kepemimpinan mereka, baik Irjen Sandi Nugroho maupun Irjen Abdul Karim diharapkan dapat terus memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Kedua posisi yang mereka emban, baik di Divisi Humas maupun Divisi Propam, adalah ujung tombak dalam menjaga citra Polri dan memastikan bahwa setiap anggota Polri bekerja dengan penuh profesionalisme.

Dengan sosok-sosok seperti Irjen Sandi Nugroho dan Irjen Abdul Karim, Polri semakin menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang, memperbaiki diri, dan menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas kepolisian diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi contoh bagi generasi penerus Polri.

Kadiv Humas Polri Terima Kunjungan Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK

Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menerima Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Totok Sucahyo, Pengendali Teknis IV BPK Ahmad Nurdi Putanto, dan sejumlah pejabat BPK lainnya. Kunjungan BPK tersebut dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2024 atas Divisi Humas Polri.

Irjen. Pol. Sandi mengungkapkan, audit kinerja ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas, efisien, produktivitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dari Satker Divhumas Polri. Selain itu, dapat mengetahui pelaksanaan kerja dalam rangka pemantapan komunikasi publik sebagai implementasi Polri yang Presisi.

“Suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran tim pemeriksa dari BPK RI. Besar harapan kami pemeriksaan yang dilakukan oleh tim selama beberapa hari ke depan dapat menjadikan bahan evaluasi kami ke depan agar dapat lebih memantapkan penyelenggaraan operasional kehumasan dan administrasi keuangan,” ungkap Kadivhumas, Kamis (23/1/25).

Ditambahkan Irjen. Pol. Sandi, kegiatan ini merupakan salah satu fungsi untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri, khususnya Divisi Humas.

“Kami mohon dukungan untuk menjadikan divhumas polri semakin lebih baik dan Presisi, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada internal Polri, media, dan masyarakat,” ujar Kadivhumas.

Gerakan 1 Juta Hektare Jagung: Sinergi Polri dan Kementrian Pertanian Wujudkan Swasembada Pangan 2025

Subang.Dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Kapolri bersama Menteri Pertanian melaksanakan kunjungan kerja sekaligus meluncurkan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektare. Acara ini berlangsung di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dari pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Irwasum Polri, Kadiv Humas Polri, Kadiv TIK Polri beserta jajaran, Sekjen dan Irjen Kementerian Pertanian, Kapolda Jawa Barat, Pj Gubernur Jawa Barat, Bupati Subang, Bupati Purwakarta, kepala dinas terkait beserta forkopimda daerah Jawa Barat.

Acara ini dimulai dengan paparan oleh Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Komjen Pol Prof. Dr. Dedy Prasetyo, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencapai target swasembada jagung. Dilanjutkan dengan dialog interaktif yang melibatkan Kapolri, Menteri Pertanian, dan para Kapolda di berbagai wilayah untuk memantau kesiapan masing-masing daerah.

Puncak acara ditandai dengan peresmian program penanaman jagung 1 juta hektare oleh Menteri Pertanian, Kapolri, Itwasum Polri, Pj Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan kementerian lainnya. Kegiatan ini juga diramaikan dengan penyerahan bantuan kepada petani berupa 6 unit hand traktor, 5 alat penanaman jagung, serta 200 paket sembako.

Pada lahan seluas 13 hektare, bibit jagung unggulan jenis hybrida (Asia Gold) mulai ditanam secara simbolis. Inisiatif ini diharapkan mampu menghasilkan panen berkualitas tinggi dan menjadi langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia atas dukungannya dalam program swasembada pangan. Ia menegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah krisis pangan global, dengan fokus pada produksi jagung, pangan bergizi, biofuel, dan hilirisasi.

“Target 1 juta hektare ini menjadi langkah signifikan menuju swasembada. Dengan produktivitas minimal 7 ton per hektare, Indonesia dapat menghasilkan tambahan 5 juta ton jagung untuk mencukupi kebutuhan domestik dan ekspor. Kreativitas Polri dalam mengembangkan benih unggul juga akan kami dukung sepenuhnya,” ujar Menteri Pertanian.

Kapolri Jenderal Polisi Drs.Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dalam sambutannya menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan arahan Presiden untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ia memaparkan bahwa target 1 juta hektare lahan jagung diharapkan tercapai tahun ini dengan produktivitas yang maksimal.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras jajaran Polri dan masyarakat. Inovasi yang lahir di Jawa Timur, dengan benih unggul yang mampu menghasilkan hingga 20 ton per hektare, menjadi langkah nyata dalam mendukung swasembada,” ungkap Kapolri.

Dittipidsiber Tangkap Pelaku Deepfake Presiden Prabowo dan Pejabat Negara Lainnya

Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial AMA (29) atas kasus deepfake video Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat. Dia ditangkap di Dusun 1 RT/RW 002/001, Kelurahan Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Himawan Bayu Aji mengungkap, tersangka AMA menggunakan Artificial Intilligence (AI) Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Video itu kemudian disebar tersangka ke media sosial untuk menjaring para korban.

“Isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Brigjen. Pol. Himawan dalam konferensi pers, Kamis (23/1/25).

Menurut Direktur, dalam video tersebut ditulis nomor Whatsapp yang dapat dihubungi oleh tersangka dengan harapan ada calon korban yang menghubungi. Jika ada korban yang menghubungi nomor tersebut, maka akan diarahkan oleh tersangka untuk mengikuti pengisian pendaftaran penerima bantuan.

“Setelah itu, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi dan kemudian akan terus dijanjikan pencairan dana oleh tersangka hingga korban mentransfer kembali, walaupun sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada,” jelas Direktur.

Dijelaskan Direktur, tersangka mengakui telah melakukan kegiatan penipuan tersebut sejak 2020 sampai dengan 16 Januari 2025. Total, telah ada 11 korban yang terdata dengan setoran uang kepada tersangka AMA berkisar antara Rp250.000-Rp1.000.000.

“Kami masih melakukan pengejaran terhadap satu DPO berinisial FA, karena ini adalah sindikat. Jadi kami tidak akan berhenti sampai di sini,” ujar Direktur.

Penyidikan kemudian menjerat tersangka AMA dengan pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 378 KUHP.