Divisi Humas Polri menggelar Apel Kesiapan Satgas Humas Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan tahun baru 2025. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 21 dan 28 Desember mendatang, sementara arus balik pada 29 Desember dan 1 Januari.

“Operasi Lilin 2024 akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Dengan melibatkan 141.605 personel gabungan serta didukung oleh 2.794 posko pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam sambutannya pada Apel Kesiapan tersebut, Rabu (18/12/2024).

Polri akan menerapkan rekayasa seperti contraflow dan one way untuk kelancaran lalu lintas. Sandi menyebut ini langkah antisipatif lonjakan mobilitas masyarakat yang diprediksi mencapai 110,67 juta orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo menerangkan Polri juga fokus pada pengamanan ibadah Natal di 50.105 gereja dan perayaan malam tahun baru di 1.658 lokasi. Selain itu, pusat perbelanjaan, objek wisata, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara juga akan mendapat perhatian penuh.

“Kami telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini dapat sampai ke masyarakat, antara lain melalui optimalisasi War Room Divisi Humas Polri,” ungkap TrOperasi Lilin 2024, Humas Polri Pastikan Akhir Tahun Amanunoyudo.

“Patroli udara bersama media, memanfaatkan platform digital untuk sosialisasi kebijakan dan kondisi terkini terkait pengamanan, termasuk informasi mengenai rekayasa lalu lintas, cuaca, antisipasi bencana di lokasi-lokasi rawan, serta kerja sama dengan media nasional dan lokal,” sambung dia.

Trunoyudo menuturkan Polri juga akan mengedepankan komunikasi proaktif melalui berbagai kanal, seperti SMS blast dan WA blast yang berisi informasi terkait rekayasa lalu lintas, serta informasi cuaca terkini dan kewaspadaan bencana. Selain itu, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, Polri bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan mitigasi, dengan langkah-langkah seperti penerapan sistem penundaan (delay system) atau buffer zone di pelabuhan penyeberangan.

“Kami juga akan memasang baliho, spanduk, serta konten kreatif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan rasa aman masyarakat,” tambah Trunoyudo