Dosen Pascasarjana UMSU Dukung Sikap Ketum PP Muhammadiyah Soal Wacana Reformasi Polri: ” Yang Dibutuhkan Saat ini Konsolidasi dan Pembenahan”

Dosen Pascasarjana UMSU Dukung Sikap Ketum PP Muhammadiyah Soal Wacana Reformasi Polri: ” Yang Dibutuhkan Saat ini Konsolidasi dan Pembenahan”

Medan || Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hummenyatakan sepakat dan mendukung penuh pandangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, terkait wacana reformasi kepolisian pasca demonstrasi 25–29 Agustus lalu.

Menurut Alpi Sahari, sikap yang disampaikan Haedar Nashir agar pemerintah tidak gegabah dalam merespons isu reformasi Polri merupakan langkah tepat. Ia menilai, membongkar struktur kepolisian secara reaktif justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tubuh institusi penegak hukum tersebut.

“Saya sependapat dengan Prof. Haedar, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah konsolidasi dan pembenahan fungsi, bukan bongkar pasang struktur. Polri sudah melakukan tindakan disiplin terhadap anggotanya yang melanggar, itu harus diapresiasi. Namun, jangan sampai masalah yang muncul justru dijadikan alasan untuk merombak besar-besaran struktur kelembagaan,” ujar Alpi, Senin (15/9/2025).

Ia menambahkan, penanganan aksi demonstrasi dan imbas kerusuhan beberapa waktu lalu harus dilihat secara komprehensif. Bukan hanya kepolisian yang menjadi sorotan, melainkan juga melibatkan banyak institusi negara lain yang perlu dievaluasi kinerjanya.

“Ini bukan hanya persoalan Polri. Banyak institusi lain yang juga memiliki tanggung jawab. Karena itu, konsolidasi dan introspeksi menyeluruh sangat penting agar semua lembaga negara bisa menjalankan fungsinya dengan baik,” tegasnya.

Lebih jauh, Alpi mengingatkan pentingnya menjaga soliditas antar lembaga negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana peringatan yang disampaikan Haedar Nashir. Ia mencontohkan, pengalaman negara lain seperti Nepal harus dijadikan pelajaran berharga agar Indonesia tidak terjerumus pada instabilitas akibat penanganan yang keliru terhadap aksi massa.

“Soliditas antar institusi adalah kunci. Jangan sampai langkah-langkah pemerintah justru memecah belah, karena yang kita butuhkan sekarang adalah penguatan komando, konsistensi, dan kerja sama semua lembaga negara,” pungkas Alpi. (*)