Polri Jadi Contoh Nasional : Standar Tinggi dan Rapid Tes Cegah Keracunan di Dapur SPPG
Jakarta, 1 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat keamanan pangan dan mencegah kasus keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa seluruh dapur SPPG di Indonesia akan mengadopsi standar operasional seperti yang diterapkan oleh SPPG di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia.
Menurut Dadan, langkah ini bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, dapur SPPG yang dikelola oleh Polri tercatat bersih dari kasus keracunan makanan. Salah satu faktor utamanya adalah penerapan standar bangunan dan prosedur yang ketat, termasuk penggunaan alat rapid test sebelum makanan didistribusikan kepada masyarakat.
“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” ujar Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa melalui instruksi presiden, seluruh SPPG ke depan akan mengikuti sistem yang telah berhasil diterapkan Polri. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan, terutama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga turut mengapresiasi kinerja Polri dalam pengelolaan SPPG. Dalam rapat kerja bersama BGN dan Kementerian Kesehatan, ia menyampaikan bahwa tak ada satu pun kasus keracunan di 600 SPPG yang berada di bawah pengawasan Polri.
“Kalau menurut saya, nggak penting mau politisi maupun Polri, mau TNI mau siapa pun yang mempunyai dapur, tapi yang penting itu tanggung jawabnya,” ujar Irma. Ia menambahkan bahwa informasi yang ia terima menunjukkan dapur milik Polri tidak hanya bebas kasus, tetapi juga memenuhi standar yang tinggi dalam aspek kebersihan, pengelolaan, dan keamanan makanan.
Langkah Polri dalam menerapkan rapid test sebelum penyajian makanan dinilai sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab nyata terhadap keselamatan penerima manfaat. Ini menjadi tolok ukur baru dalam tata kelola dapur publik yang profesional dan terukur.
Dengan diadopsinya standar ini secara nasional, diharapkan seluruh dapur SPPG—baik di bawah instansi pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lainnya—dapat meniru kesuksesan Polri dalam mengelola program gizi nasional secara aman, sehat, dan terpercaya.
Penerapan sistem seperti yang dilakukan Polri tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi penting dalam membangun budaya pelayanan publik yang mengutamakan kualitas, keamanan, dan tanggung jawab. Polri, melalui kontribusinya di sektor non-keamanan ini, telah memberikan teladan bahwa pelayanan publik berkualitas tinggi adalah tanggung jawab bersama.
