Polda Metro Bongkar Sindikat Balpres, 207 Bal Pakaian Bekas Disita

Jakarta – Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas (balpres) impor ilegal di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebanyak 207 bal berisi pakaian bekas disita polisi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menyatakan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dapat mengganggu pasar domestik.

“Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Kombes Edy, Sabtu (15/11/2025).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan bahwa langkah kepolisian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya penertiban masuknya barang bekas impor tanpa mematikan pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden meminta adanya substitusi produk lokal bagi pedagang thrifting.

“Saat melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, arahan Pak Presiden adalah memikirkan substitusi produk,” katanya.

Bareskrim Polri Dukung 1.000% Purbaya Tindak Praktik Baju Bekas Impor Ilegal
Instruksi ini juga selaras dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Polri akan terus konsisten menindak segala bentuk penyelundupan pakaian bekas impor.

“Saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terlibat penyelundupan akan ditindak tegas,” tegas Kapolri.

Penindakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri meningkatkan pelayanan publik melalui kehadiran yang cepat, humanis, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta perlindungan bagi perekonomian nasional.

Pengungkapan kasus berawal setelah penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menerima informasi masyarakat pada 12 November 2025, terkait adanya truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan 23 bal pakaian bekas impor di dalam truk dan mengamankan sopir bernama D.

Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana polisi mengamankan I selaku koordinator penerima barang. Berdasarkan keterangannya, diketahui masih ada dua truk lain yang sedang menuju Jakarta.

Tim selanjutnya bergerak ke Padalarang, Bandung Barat, dan berhasil mengamankan dua truk engkel, tiga mobil boks, satu Avanza, serta tujuh sopir dan kenek yang membawa total 184 bal pakaian bekas impor. Seluruh barang bukti beserta para saksi kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan.

Polri Tunjukkan Komitmen Transparansi Lewat Uji Publik Keterbukaan Informasi 2025

Dalam upaya memperkuat kepercayaan masyarakat, Polri kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan dan akuntabilitas publik. Melalui partisipasi aktif dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Polri menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Paparan Strategi dan Inovasi di Hadapan Publik

Dalam kegiatan uji publik tersebut, perwakilan Polri akan memaparkan berbagai strategi, program, dan inovasi teknologi informasi yang telah dan akan dijalankan untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat. Polri berkomitmen menghadirkan sistem yang mudah diakses, cepat, dan terpercaya, sehingga publik dapat memperoleh data dan informasi dengan lebih terbuka serta akurat.

Tak hanya itu, Polri juga siap berdialog langsung dengan para ahli, akademisi, jurnalis, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mendengar masukan dan evaluasi atas kinerja keterbukaan informasi selama ini. Langkah ini merupakan bentuk keterbukaan Polri terhadap kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak.

Transparansi sebagai Pilar Kepercayaan Publik

Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Melalui langkah ini, Polri ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kinerja institusi dapat dipantau secara objektif oleh publik.

Partisipasi Polri dalam Uji Publik KIP 2025 juga mencerminkan implementasi nyata dari semangat “Polri Presisi” — Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — yang terus menjadi arah reformasi birokrasi Polri di era digital.

Inovasi Teknologi untuk Akses Informasi Terbuka

Sebagai bagian dari transformasi digital, Polri telah mengembangkan sejumlah platform informasi publik berbasis teknologi. Mulai dari peningkatan layanan di website resmi dan kanal media sosial, hingga penguatan sistem e-document dan layanan permintaan informasi daring.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Melayani dengan Jujur, Transparan, dan Akuntabel