Beranda blog Halaman 161

Instruksi Presiden: Seluruh SPPG Akan Seperti Polri, Wajib Punya Rapid Test Cegah Keracunan

-
0

Instruksi Presiden: Seluruh SPPG Akan Seperti Polri, Wajib Punya Rapid Test Cegah Keracunan


Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa seluruh dapur SPPG nantinya akan dilengkapi alat rapid test sebagai standar baru keamanan pangan.

Langkah ini, kata Dadan, merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk memastikan layanan gizi negara aman, sehat, dan bebas dari risiko keracunan.

Polri Jadi Role Model SPPG Nasional

Dadan mencontohkan SPPG yang berada di bawah naungan Polri. Hingga kini, tidak pernah ada laporan kasus keracunan di lingkungan tersebut. Hal itu terjadi karena penerapan standar yang ketat, baik dari sisi infrastruktur dapur maupun prosedur pengujian makanan.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” jelas Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Dengan sistem tersebut, makanan yang diproduksi SPPG Polri terjamin aman sebelum sampai ke tangan masyarakat maupun personel yang membutuhkan.

https://www.youtube.com/watch?v=QiX32XyvfGk

Instruksi Presiden: Rapid Test Jadi Prosedur Wajib

Menurut Dadan, Presiden menginginkan agar seluruh dapur SPPG di kementerian, lembaga, hingga daerah, menerapkan prosedur serupa. Setiap makanan harus melewati proses uji cepat (rapid test) sebelum disajikan atau disalurkan.

“Jadi nantinya semua dapur SPPG akan punya fasilitas rapid test. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap layanan gizi dari negara,” tegasnya.

Cegah Keracunan Massal

Kebijakan ini dinilai krusial, mengingat beberapa kali terjadi kasus keracunan massal di berbagai daerah akibat makanan yang tidak higienis atau kurang terkontrol. Dengan adanya rapid test, potensi penyebaran penyakit melalui makanan dapat ditekan sejak dini.

Dadan menekankan, SPPG bukan hanya sekadar dapur umum, melainkan juga bagian dari upaya negara dalam menjamin ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

 

 

Dapur SPPG Polri Jadi Rujukan Nasional : Zero Kasus Keracunan, Rapid Test Jadi Protokol Wajib

-
0
Dapur SPPG Polri Jadi Rujukan Nasional : Zero Kasus Keracunan, Rapid Test Jadi Protokol Wajib

Dapur SPPG Polri Jadi Rujukan Nasional : Zero Kasus Keracunan, Rapid Test Jadi Protokol Wajib

Jakarta, 1 Oktober 2025 — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan meningkatkan standar operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyampaikan bahwa seluruh dapur SPPG ke depan akan meniru sistem dan protokol keamanan pangan yang telah diterapkan oleh SPPG milik Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Langkah ini diambil menyusul hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa 600 dapur SPPG yang berada di bawah koordinasi Polri tidak mencatat satu pun kasus keracunan. Keberhasilan ini dikaitkan dengan penerapan standar bangunan yang baik serta adanya prosedur rapid test terhadap makanan sebelum disajikan kepada penerima manfaat.

“Bangunan yang digunakan oleh Polri memang memiliki standar yang bagus. Tapi yang paling penting adalah mereka melakukan rapid test sebelum makanan didistribusikan. Ini menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif,” ujar Dadan Hindayana saat menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.


Ia menambahkan bahwa Presiden RI telah menginstruksikan agar seluruh dapur SPPG—tanpa terkecuali—mengadopsi model yang terbukti berhasil tersebut. Tujuannya bukan hanya mencegah kejadian yang tak diinginkan, tetapi juga menjamin rasa aman dan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago juga menyoroti keberhasilan Polri dalam mengelola dapur SPPG. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari manajemen yang disiplin dan tanggung jawab yang tinggi.

“Bukan soal siapa yang mengelola—mau politisi, TNI, atau Polri—tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Dan faktanya, dapur SPPG Polri bisa jadi contoh karena tak ada kasus keracunan dan mengikuti standar operasional yang baik,” tegas Irma.

Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa dapur Polri bukan hanya bebas kasus, tetapi juga tertib dalam hal pengawasan kualitas makanan dan kebersihan lingkungan dapur. Inilah yang menurutnya patut dijadikan referensi nasional.

https://www.youtube.com/watch?v=vws5ZDMGR6Q

Langkah Polri yang melakukan uji cepat terhadap makanan sebelum konsumsi dinilai sangat tepat, terutama dalam konteks penyediaan makanan skala besar bagi masyarakat. Ini menjadi bentuk nyata bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas-tugas keamanan, tetapi juga dalam pelayanan sosial yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil.

Keberhasilan Polri dalam menjaga standar mutu dapur SPPG menunjukkan bahwa sinergi antara kedisiplinan, kepedulian, dan sistem kerja yang terstruktur mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika seluruh dapur SPPG diadopsi mengikuti pola ini, Indonesia diharapkan akan memiliki sistem penyediaan makanan bergizi yang aman, terpercaya, dan bebas dari risiko keracunan. Inilah wujud nyata bahwa keteladanan bisa datang dari institusi mana saja—termasuk Polri.

 

 

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno: Polri Mitra Masyarakat, Bukan Untuk Ditakuti

-
0

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno: Polri Mitra Masyarakat, Bukan Untuk Ditakuti

Jakarta — Filsuf dan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, S.J., menegaskan bahwa keberadaan Polri merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta stabilitas bangsa. Menurutnya, polisi hadir di tengah masyarakat bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan memberikan perlindungan dan rasa aman.

“Polri adalah mitra masyarakat. Kehadiran mereka harus dirasakan sebagai penjaga keamanan, bukan sesuatu yang menakutkan,” tegas Prof. Magnis.

 

Ia juga menyoroti hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Kebebasan berpendapat, menurutnya, merupakan bagian dari hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa harus dijalankan secara damai dan penuh tanggung jawab.

“Demonstrasi boleh, bahkan penting. Tapi harus dilakukan dengan tertib, damai, dan menghargai kepentingan orang lain. Tindakan anarkis tetap harus ditindak tegas sesuai hukum, agar menjadi pelajaran bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Magnis menekankan pentingnya Polri terus melakukan pembenahan agar semakin dipercaya masyarakat. Pelayanan yang humanis, profesional, dan berintegritas diyakini akan memperkuat citra Polri di mata publik.

“Polri akan semakin dihormati bila konsisten menampilkan wajah yang humanis, melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi, serta menjunjung integritas,” tambahnya.

Di akhir pesannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menciptakan suasana demokratis dengan menyuarakan pendapat secara dewasa.

“Bersama kita wujudkan #DewasaSampaikanAspirasi, dengan berpendapat di muka umum secara baik dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

 

 

Polri Gelar FGD, Rocky Gerung Tekankan Pentingnya Kedewasaan dalam Menyampaikan Aspirasi

-
0

Polri Gelar FGD, Rocky Gerung Tekankan Pentingnya Kedewasaan dalam Menyampaikan Aspirasi

Polri menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” di Auditorium STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/9). Kegiatan ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pengamat, mahasiswa, hingga perwakilan organisasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pengamat politik Rocky Gerung, S.Fil., menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya ruang demokrasi yang sehat. Ia menegaskan bahwa jalan raya pada dasarnya bukan milik polisi, namun tanpa kehadiran aparat, jalan raya dapat berubah menjadi arena brutalisme. Menurutnya, aparat kepolisian memiliki peran vital dalam memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Rocky juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, tetapi kebebasan itu tidak boleh lepas dari tanggung jawab hukum. “Demonstrasi adalah ekspresi demokrasi, namun bila berubah menjadi tindakan anarkistis, maka konsekuensi hukumnya harus ditegakkan,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Polri ingin menegaskan komitmennya sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi. Polri juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan gerakan #DewasaSampaikanAspirasi, yakni berani menyuarakan pendapat dengan cara yang baik, tertib, dan menghormati hak sesama.

Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara.

 

 

Rocky Gerung: Reformasi Kepolisian Harus Dimulai dari Transformasi Nilai

-
0

Rocky Gerung: Reformasi Kepolisian Harus Dimulai dari Transformasi Nilai

Jakarta — Pengamat politik Rocky Gerung, S.Fil., menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak bisa hanya berhenti pada perubahan struktural atau prosedural. Menurutnya, inti dari reformasi sejati terletak pada transformasi nilai yang dipegang oleh institusi kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang digelar di Auditorium STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/9).

“Reformasi tanpa transformasi nilai hanya akan menghasilkan perubahan di permukaan. Yang dibutuhkan adalah kepolisian yang benar-benar berakar pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan,” ujar Rocky.


Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan sikap dewasa, bertanggung jawab, dan tidak mengarah pada tindakan anarkistis.

“Polri seharusnya hadir sebagai fasilitator demokrasi, bukan sekadar sebagai aparat pengendali. Jika nilai-nilai humanis ditanamkan, maka setiap interaksi antara polisi dan masyarakat akan melahirkan rasa saling percaya,” tambahnya.

Melalui forum tersebut, Polri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan gerakan #DewasaSampaikanAspirasi — sebuah ajakan agar setiap pendapat yang disampaikan di ruang publik dilakukan secara santun, bermartabat, dan tetap dalam koridor hukum.

Dengan adanya dialog seperti ini, diharapkan transformasi Polri menuju institusi yang lebih humanis dan demokratis dapat berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berekspresi.

 

 

Kapolri Gelar Dialog Publik: Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi dengan Bijak

-
0
Kapolri Gelar Dialog Publik: Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi dengan Bijak

Kapolri Gelar Dialog Publik: Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi dengan Bijak

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar dialog publik yang melibatkan koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan sejumlah lembaga di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta, Senin (29/9).

Dalam forum ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah komunikasi terbuka antara Polri dengan masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara sehat dan bijak akan semakin memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

“Dialog publik ini adalah ruang untuk kita saling mendengar. Polri ingin menyerap langsung harapan masyarakat, agar penegakan hukum dan pelayanan kepolisian dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kapolri.

Lebih jauh, Kapolri menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik. Kritik yang disampaikan dengan cara baik, menurutnya, tidak hanya membangun komunikasi yang sehat, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk terus berbenah.

Kegiatan ini juga menegaskan semangat Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat. Aspirasi publik, baik berupa kritik maupun masukan konstruktif, diharapkan menjadi energi positif untuk memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Polri pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi agar tetap kondusif. “Mari kita #DewasaSampaikanAspirasi dengan cara yang baik, karena kritik yang bijak mampu mendorong perubahan nyata,” pungkas Kapolri.

 

 

Kapolri Tegaskan Pentingnya Dialog Publik: Kritik Bijak Jadi Pondasi Perubahan Polri

-
0

Kapolri Tegaskan Pentingnya Dialog Publik: Kritik Bijak Jadi Pondasi Perubahan Polri

Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan bahwa dialog publik bersama koalisi masyarakat sipil dan lembaga terkait merupakan wadah penting bagi Polri untuk menyerap aspirasi, kritik, maupun saran demi perbaikan institusi kepolisian ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Kapolri dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang digelar di Gedung Serbaguna STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9).

Acara ini diikuti sekitar 100 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, hingga jajaran Kapolres dan Kapolresta.

Narasumber Lintas Disiplin

FGD tersebut menghadirkan beragam tokoh lintas profesi, mulai dari akademisi, aktivis, hingga praktisi hukum. Mereka antara lain:

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ.
Usman Hamid, S.H., M.Phil.
Rocky Gerung, S.Fil.
M. Choirul Anam, S.H.
Ardi Manto Adiputra, S.H., M.H.
Dimas Bagus Arya
Muhammad Isnur, S.H., M.H.
Julius Ibrani, S.H.
Dr. Al Araf, S.H., M.M.
Iftitahsari, S.H., M.Sc. (Peneliti ICJR)
Diskusi dipandu oleh jurnalis dan moderator Aiman Adi Witjaksono, sehingga suasana forum berjalan dinamis dan interaktif.

Aspirasi untuk Demokrasi Sehat

Kapolri menyampaikan bahwa Polri terbuka menerima masukan sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, aman, dan kondusif.

“Tentunya kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil mengenai apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan pesan dapat tersampaikan,” ujar Kapolri.

#DewasaSampaikanAspirasi

Melalui FGD ini, Polri juga mengajak seluruh masyarakat untuk berani menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Tindakan anarkistis tetap menjadi tanggung jawab hukum, namun aspirasi yang disampaikan secara santun akan menjadi landasan penting dalam membangun perubahan.

Dialog publik semacam ini diharapkan terus berlanjut, sehingga Polri dan masyarakat bisa berjalan beriringan dalam menjaga demokrasi sekaligus mewujudkan rasa aman dan keadilan sosial bagi semua.

 

 

 

KAPOLRI TUNJUK KOMBES POL. BUDI HERMANTO EMBAN KABID HUMAS POLDA METRO JAYA

-
0
KAPOLRI TUNJUK KOMBES POL. BUDI HERMANTO EMBAN KABID HUMAS POLDA METRO JAYA

KAPOLRI TUNJUK KOMBES POL. BUDI HERMANTO EMBAN KABID HUMAS POLDA METRO JAYA

Jakarta, CNN Indonesia — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Budi Hermanto untuk mengemban jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Penunjukan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025.

“Iya benar,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Senin (29/9).

Budi sebelumnya merupakan Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia menggantikan Brigjen Ade Ary Syam Indradi yang mendapat promosi jabatan ke Karo Multimedia Divisi Humas Polri.

Penunjukan Budi ini berbarengan dengan rotasi posisi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum).

Jabatan Dirreskrimsus yang sebelumnya diduduki Kombes Ade Safri, kini dijabat Kombes Edy Suranta Sitepu. Edy sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Ade Safri dipromosikan menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menggantikan Brigjen Helfi Assegaf yang ditunjuk menjadi Kapolda Lampung.

Sementara itu, posisi Dirreskrimum yang sebelumnya dijabat Kombes Wira Satya Triputra, kini diisi Kombes Iman Imanuddin. Iman sebelumnya menjabat Akreditor Propam Kepolisian Madya TK II Div Propam Polri.

Wira mendapat promosi jabatan menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Ia menggantikan Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro yang didapuk menjadi Kapolda Sulawesi Selatan.

Polresta Bulungan Laksanakan PAM Turnamen Basketball Piala Gubernur Kaltara Tingkat Pelajar

-
0
Polresta Bulungan Laksanakan PAM Turnamen Basketball Piala Gubernur Kaltara Tingkat Pelajar

Polresta Bulungan Laksanakan PAM Turnamen Basketball Piala Gubernur Kaltara Tingkat Pelajar

TANJUNG SELOR, Polda Kaltara, Polresta Bulungan – Personel Polresta Bulungan melaksanakan pengamanan (PAM) kegiatan Turnamen Basketball Piala Gubernur Tingkat Pelajar Kalimantan Utara, Jumat (19/9/2025) di Gedung Dome Center, Tanjung Selor.

Pertandingan berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang antusias. Berikut hasil pertandingan pada hari ini:

 

SMAN 2 Tarakan vs SMKN 2 Tanjung Selor
Skor: 58 – 13

 

SMAN 1 Nunukan Selatan vs SMAN 3 Malinau
Skor: 27 – 19

 

SMAN 1 Tanjung Selor vs SMA Hang Tuah
Skor: 44 – 38

 

SMAN 1 Tarakan vs SMA Tunas Kasih Tarakan
Skor: 45 – 24

 

Putri: SMAN 1 Tarakan vs SMAN 1 Malinau
Skor: 42 – 25

 

Putri: SMAN 1 Tanjung Selor vs SMAN 1 Nunukan Selatan
Skor: 34 – 15

 

SMAN 1 Tarakan vs SMAN 1 Nunukan Selatan
Skor: 44 – 21

 

SMAN 2 Tarakan vs SMAN 1 Tanjung Selor
Skor: 42 – 24

 

Putri: SMAN 1 Malinau vs SMAN 1 Tanjung Selor
Skor: 34 – 18

 

Putri: SMAN 1 Tarakan vs SMAN 1 Nunukan Selatan
Skor: 35 – 19

 

 

Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofikoh Yunianto, S.I.K. melalui PS Kasi Humas Polresta Bulungan, Iptu Magdalena Lawai, S.Sos., menyampaikan bahwa pengamanan dilaksanakan untuk memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan.
“Polresta Bulungan hadir untuk memberikan rasa aman, sekaligus mendukung suksesnya pelaksanaan turnamen ini sebagai ajang pembinaan generasi muda di bidang olahraga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Polresta Bulungan akan terus bersinergi dengan panitia dan pihak terkait agar kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif. (HmsPolresta)

Kapolda Kaltara Tinjau Lahan Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional

-
0
Kapolda Kaltara Tinjau Lahan Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional

Kapolda Kaltara Tinjau Lahan Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional

​Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy S.I.K bersama Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Kaltara Ny. Sari Djati, dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan pangan di Kilometer 30, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan diolah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sesuai dengan asta cita Presiden Republik Indonesia. Rabu (24/09/2025)

​Lahan tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi sentra ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Kapolda Kaltara juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan meminta personelnya untuk bersinergi demi kelancaran proyek ini.

​”Perhatikan dan antisipasi semua kemungkinan ang nantinya akan terjadi jika lahan ini sudah jadi. Apalagi ini di tengah hutan, jangan sampai kita sudah menanam jagung, tapi malah diserang hama seperti monyet dan binatang lainnya. Terus perhatikan perkembangan lahan ini,” ujar Kapolda Kaltara saat mengamati kondisi lahan yang akan diolah.

​Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan Polda Kaltara tidak hanya fokus pada tugas-tugas keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu Pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1...160161162...245Halaman 161 dari 245
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.