Media Club Indonesia

Kapolda Metro Serahkan Pin Emas Kapolri ke Personel Pengungkap 516 Kg Sabu

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyematkan pin emas Kapolri kepada personel pengungkap 516 kilogram sabu. (dok. Istimewa)

Jakarta – Sebanyak 8 personel Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penghargaan tersebut berupa pin emas yang diberikan atas pengungkapan 516 kilogram sabu dari jaringan internasional.
Pin emas Kapolri tersebut diserahkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam apel pamen yang digelar di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya.

Irjen Asep Edi Suheri mengatakan penghargaan itu diberikan kepada personel yang dinilai berhasil menjalankan tugas secara luar biasa dalam pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional dengan barang bukti dalam jumlah besar. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan atas dedikasi, kerja keras, dan capaian luar biasa para personel di lapangan dalam mengungkap jaringan narkotika internasional.

“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa anggota dalam mengungkap jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sabu seberat 516 kilogram. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah dicapai, dan saya minta agar prestasi ini dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Ini bukan hanya prestasi individu, tetapi juga hasil kerja keras dan sinergi tim,” ujar Kapolda.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyematkan pin emas Kapolri kepada personel pengungkap 516 kilogram sabu, Rabu (22/4/2026). Foto: (dok. Istimewa)
Kapolda menegaskan, keberhasilan pengungkapan dengan barang bukti besar tersebut memberikan dampak luas bagi masyarakat, karena telah menyelamatkan banyak generasi bangsa dari ancaman bahaya narkoba. Ia berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika.

“Pengungkapan ini telah menyelamatkan banyak generasi bangsa dari bahaya narkoba. Saya harap ini menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja profesional, berintegritas, dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika. Jadilah Polisi yang bermanfaat.” tambahnya.

Adapun personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang menerima penghargaan tersebut yakni Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David, Wadirresnarkoba Kombes Dedy Anung, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra, AKP Abdul Muchzin Guntur Muarif, Ipda Hermanto, Aiptu Yanto, Briptu Nachroy Noer Arifin, serta Briptu Dava Rizki Aulia R.

Penyerahan penghargaan kepada personel Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tersebut diharapkan dapat memotivasi semangat seluruh anggota Polda Metro Jaya untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

Penguatan sarana dan prasarana menjadi langkah penting dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan. Hal ini tercermin dalam kegiatan peresmian gedung baru Markas Komando Zona Tengah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berlangsung pada 23 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dirpolairud dari Polda Sulawesi Utara turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas operasional di sektor keamanan laut. Kehadiran ini juga menjadi simbol sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Peresmian gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta kesiapsiagaan dalam menjalankan berbagai tugas di lapangan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan wilayah laut dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat upaya menjaga wilayah perairan agar tetap aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak semakin solid, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan laut Indonesia.

Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

Penguatan sarana dan prasarana menjadi langkah penting dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan. Hal ini tercermin dalam kegiatan peresmian gedung baru Markas Komando Zona Tengah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berlangsung pada 23 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dirpolairud dari Polda Sulawesi Utara turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas operasional di sektor keamanan laut. Kehadiran ini juga menjadi simbol sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Peresmian gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta kesiapsiagaan dalam menjalankan berbagai tugas di lapangan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan wilayah laut dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat upaya menjaga wilayah perairan agar tetap aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak semakin solid, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan laut Indonesia.

Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.

Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

“Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

“Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.

Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

“Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

“Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. resmi membuka Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan (Latram) TA 2026 bagi 216 personel Polri dan PNS yang akan memasuki masa purnatugas di Hotel The Zuri Palembang, Senin (20/4).

Kegiatan ini dirancang untuk membekali personel dengan kesiapan mental, finansial, hingga keterampilan praktis agar tetap mandiri dan bermakna di fase kehidupan baru. Dalam amanatnya, Kapolda Sumsel berpesan agar personel menjaga etos kerja hingga akhir masa pengabdian:

“Kerja keras adalah wujud rasa syukur, namun harus diimbangi dengan kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Pensiun bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari fase kehidupan baru yang harus dipersiapkan dengan baik,” ujar ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.

Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

Call Center : 110 (Bebas Pulsa)

“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”