Berita Polisi Berita Utama

Polresta Malang Kota Sosialisasikan Larangan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Polresta Malang Kota Sosialisasikan Larangan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kota Malang, Polresta Malang Kota secara intensif melakukan sosialisasi tentang larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Maraknya penggunaan sepeda listrik di Kota Malang, selain meningkatkan volume kendaraan, juga menimbulkan kekhawatiran dari segi keamanan.

Sepeda listrik yang dimaksud adalah sepeda bertenaga listrik yang memiliki daya tempuh maksimal 25 km dan spesifikasinya tidak memenuhi syarat untuk digunakan di jalan raya. Kendaraan seperti ini lebih cocok untuk rute pendek dan bukan untuk penggunaan di jalan raya.

Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Akhmad Fani Rakhim, menjelaskan bahwa meski pengguna sepeda listrik memakai helm, mereka tetap dilarang menggunakan jalan raya.

Menurutnya, sepeda listrik adalah kendaraan yang dirancang untuk rute pendek dengan kecepatan maksimum 25 kilometer per jam. Meskipun mereka dilengkapi dengan lampu utama, lampu belakang, dan reflektor, sepeda listrik berbeda dengan motor listrik.

“Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor PM 45 Tahun 2020 juga menjelaskan perbedaan ini. Pasal 5 ayat (1) Permenhub menyatakan bahwa sepeda listrik hanya boleh dioperasikan pada lajur khusus dan/atau kawasan tertentu,” ujar Kompol Akhmad Fani Rakhim.

Kawasan tertentu ini, lanjut dia, mencakup permukiman, jalan yang ditetapkan sebagai hari bebas kendaraan, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal, kawasan perkantoran, dan area di luar jalan.

Kompol Fani menekankan perbedaan antara sepeda motor listrik dan sepeda listrik, termasuk dalam hal nomor polisi yang wajib dimiliki oleh sepeda motor listrik. “Penggunaan sepeda listrik di jalan raya dapat membahayakan pengguna lain di jalan dan menimbulkan risiko tinggi,” kata Kompol Fani.

Pihaknya juga sedang melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik dan saat ini baru sejauh ini memberikan teguran dan edukasi kepada pelanggar. “Tindakan tilang masih belum diberlakukan,” pungkasnya

Pos terkait

Kapolda Sulsel Andi Rian Djajadi Sowan ke Ulama Kharismatik Puang Makka

admin

Kapolri Cek Gladi Bersih Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI

admin

Kapolri Pastikan Pilkada Serentak 2024 Aman, Minta Semua Terima Hasil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia masih berjalan aman. Dia meminta semua pihak untuk senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit usai melakukan monitoring Pilkada serentak 2024 di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Turut hadir di lokasi di antaranya Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. “Berdasarkan pemantauan bersama, dari posko pengamanan, tadi barusan menteri-menteri terkait, semuanya masih terpantau relatif aman,” kata Jenderal Sigit di lokasi. Namun demikian, Jenderal Sigit meminta jajarannya untuk tetap waspada hingga proses penghitungan suara. Dia juga meminta mereka tetap siaga khususnya di daerah rawan. “Namun demikian kita tetap waspada pasca dari hasil penghitungan nanti, khususnya di wilayah wilayah yang memang sudah menjadi pantauan kita terkait dengan yang kerawanannya tinggi di beberapa titik yang sudah dikeluarkan oleh Kabaintelkam maupun dari Bawaslu dan beberapa tambahan yang ada dua paslon,” jelasnya. Jenderal Sigit mengajak semua orang untuk sama-sama menyerukan Pilkada yang damai. Dia menegaskan persatuan dan kesatuan menjadi yang utama. “Tentunya kita, tentunya selalu menyerukan agar Pilkada bisa berjalan lancar aman dan damai. Persatuan dan kesatuan selalu menjadi hal yang utama. Kita berdoa agar seluruh pelaksanaan pemilu bisa diterima oleh seluruh pihak dan kemudian tentunya ini menjadi harapan kita semua,” jelasnya. Selaras, Menko Polkam Budi Gunawan menambahkan situasi Pilkada serentak 2024 masih berjalan kondusif. Namun demikian, dia menyebut ada beberapa daerah di Indonesia yang melakukan pencoblosan susulan menyoal bencana alam yang terjadi. “Ada beberapa titik wilayah yang memang perlu dilakukan pemungutan susulan karena ada eskalasi terkait dengan bencana alam baik itu karena gunung berapi longsor atau karena banjir,” jelasnya. Kendati demikian, Budi Gunawan menyebut gangguan keamanan di daerah tersebut telah bisa diatasi oleh aparat keamanan. “Sudah bisa diatasi oleh aparat TNI Polri dan insyaallah semuanya akan bisa dituntaskan sesuai dengan target yang ditentukan,” ujarnya.

admin

Tinggalkan komentar